Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pakai Bahasa Asing, Anies Jawab Tegas Perintah Luhut: We Will Follow Order

        Pakai Bahasa Asing, Anies Jawab Tegas Perintah Luhut: We Will Follow Order Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan dirinya siap mematuhi arahan pemerintah pusat dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di wilayah-wilayah yang menjadi klaster Covid-19.

        Hal ini disampaikan Anies dalam rapat koordinasi terintegrasi perubahan perilaku untuk penanganan Covid-19 antara Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan perwakilan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri, yang digelar pada Selasa (6/10/2020).

        "We will follow order (kami akan ikuti perintah)," kata Anies.

        Baca Juga: Anisa Bahar ke Anies Baswedan: Cabut PSBB Ketat!

        Dalam rakor tersebut Luhut menginstruksikan pemanfaatan aplikasi guna mencegah penularan Covid-19.

        "Saya rekomendasikan agar Satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP sampai ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan,” kata Menko Luhut.

        Luhut menjelaskan para personel TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan dengan menggunakan sistem dan aplikasi secara terpadu serta memadukan dengan lapisan klaster Covid-19 yang ada. Sistem ini, lanjutnya, juga terhubung dengan CCTV yang penerapannya dimulai dari DKI Jakarta.

        "Jadi, nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini," katanya.

        Baca Juga: Sering Caci Maki Anies, Orang Ini Duga Ferdinand Lagi Minta Kerjaan ke..

        Karena itu, ia meminta masing-masing gubernur (untuk Satpol PP), Pangdam, dan Kapolda di delapan provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi , Bali) ditambah Provinsi Aceh dan Riau segera mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku tersebut.

        "Selain itu, saya minta operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan harus lebih masif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan wilayah kluster COVID-19," tambahnya.

        Dalam waktu dua minggu, Luhut Panjaitan menargetkan tim ahli Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Satgas Covid-19 akan selesai membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan Covid-19 berbasis teknologi digital tersebut.

        Luhut mengatakan bahwa setelah sistem selesai dibangun maka masing-masing Pangdam dan Kapolda akan diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai.

        "Kami akan berikan panduan teknisnya kepada Pangdam, Kapolda, dan Satpol PP. Kita akan nilai mana yang terbaik melakukan kerjanya karena ini akan terpantau," ungkap Luhut.

        Baca Juga: Luhut Lancarkan Operasi Perubahan Perilaku di Wilayah Anies Cs, Rupanya karena...

        Pemerintah, lanjut Luhut, akan memberikan penghargaan kepada Korem, Kodim, dan Koramil serta Polres dan Polsek di setiap provinsi yang melaksanakan program ini secara baik. Penghargaan ini dapat berupa dana pembinaan ataupun rekomendasi sekolah.

        Lalu, mengapa operasi perubahan perilaku tersebut perlu dilakukan saat ini? Luhut mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Badan Pusat Statistik menyebutkan kepatuhan terhadap pengguna masker cukup tinggi, namun dibeberapa protokol kesehatan lainnya lebih rendah.

        Ia pun menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap penggunaan masker telah mencapai 91,98 persen, menggunakan hand sanitizer 77,71 persen, mencuci tangan 20 detik mencapai 75,38 persen, hindari jabat tangan 81,85 persen, hindari kerumunan 76,69 persen dan menjaga jarak 73,54 persen.

        Baca Juga: Luhut Sesumbar Tingkat Kesembuhan Covid-19 Meningkat, Kematian Merosot

        Kemudian, sebanyak lebih dari 50 persen orang tercatat masih memiliki alasan tidak patuh protokol kesehatan karena tidak ada sanksi dan sebagian besar berpendidikan tinggi, di mana persentase pendidikan S2 sebanyak 64 persen, sementara pendidikan SD sebanyak 25 persen dari responden.

        Tak sampai di situ, BPS juga mencatat alasan orang tak patuh protokol kesehatan berikutnya yaitu karena alasan tidak ada kejadian penderita Covid-19, di lingkungan sekitar dengan persentase 39 persen, pekerjaan menjadi sulit karena protokol kesehatan 33 persen, harga APD mahal 23 persen, ikut-ikutan orang 21 persen, aparat tidak berikan contoh 19 persen dan lainnya 15 persen.

        Sementara berdasarkan para pakar, dengan menerapkan cuci tangan akan menurunkan risiko tertular hingga 35 persen, lalu menggunakan masker risikonya turun 45 persen, menggunakan masker bedah 70 persen dan menjaga jarak minimal 1 meter bisa turunkan risiko hingga 85 persen.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: