Rakyatnya Turun ke Jalan, PM Thailand Kembali Pakai Jurus Tangan Besi

Setelah sekian lama mendiamkan unjuk rasa dengan dalih demokrasi, Pemerintah Thailand akhirnya kehilangan kesabaran. Jurus tangan besi pun dikeluarkan.

Aksi massa yang sudah berjalan tiga bulan belakangan di Ibu Kota Negeri Gajah Putih itu mulai dibungkam. Pemerintah menerbitkan Dekrit Darurat di Kota Bangkok, kemarin. Dekrit tersebut melarang berkumpul lebih dari lima orang.

Baca Juga: Simak, Ini Pemicu Awal yang Bikin Rakyat Thailand Demo Berbulan-bulan

Tak hanya itu, peredaran informasi dan berita online yang menciptakan rasa takut dan kekhawatiran pun akan disensor, bahkan dihapus. Aturan itu terbit menyusul aksi ratusan ribu orang memadati areal Kantor Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha, Rabu (14/10). Mereka mendirikan tenda di sana.

Kantor PM ini dikenal dengan Government House atau Kompleks Pemerintahan, tempat PM dan menterinya berkantor. Dilengkapi ruangan pertemuan, gedung ini juga menjadi tempat pejabat menerima tamu negara sahabat. Membentang di tanah seluas 45 ribu meter persegi. Kira-kira separuhnya luas kawasan DPR/MPR di Senayan.

Unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi menuntut dilakukannya amandemen Undang-Undang. Juga menen- tang pemerintahan Prayuth, serta mendesak aturan reformasi monarki yang sebelumnya tabu disinggung. Sejak Juli, demonstrasi berlangsung setiap hari. Meski jumlah massa tidak selalu besar, tapi selalu ada aksi.

Dengan menggunakan dekrit itu, aparat menangkap para pemimpin demonstrasi Arnon Nampa dan Panupong Jadnok, kemarin pagi. Namun Kepolisian Bangkok enggan menjelaskan alasan mereka meringkus para aktivis pro demokrasi ini.

“Pihak berwenang menangkap Arnon dan Panupong pukul lima pagi. Arnon ditangkap terkait pidatonya di Kota Chiang Mai,” kata kelompok hak asasi Thailand.

Pemerintah mengatakan, pihaknya bertindak tegas kare- na demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.

“Tindakan mendesak penting dilakukan, demi mengakhiri situasi ini. Juga demi menjaga perdamaian dan ketertiban,” demikian televisi pemerintah menyiarkan penerbitan Dekrit Darurat itu, dikutip Guardian.

Sebelumnya, massa di luar kantor Prayuth telah dibubarkan polisi pada Selasa (13/10/2020). Tapi lokasi itu tidak benar-benar steril dari kerumunan demonstran. Kemudian pada Rabu (14/10/2020), sejumlah pengunjuk rasa menghalang-halangi konvoi yang membawa Ratu Suthida. Bahkan sebagian berteriak dan meminta sang ratu agar keluar dari mobilnya.

Seperti diketahui, Prayuth adalah mantan panglima militer yang memimpin kudeta pada 2014. Ia lalu menjalankan pemerintahan militer selama lima tahun. Di bawah komando junta militer, UU dirancang sebelum pemilu digelar tahun lalu. Prayuth pun terpilih untuk memimpin pemerintahan sipil.

Para pengunjuk rasa mengatakan, semua proses itu sudah disetting. Karena itu, mereka mendesak agar parlemen dibubarkan. Sekaligus merombak Undang-Undang. Mereka juga mengeluarkan daftar 10 tuntutan untuk kerajaan, termasuk menghapus pencemaran nama baik yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

Gelombang aksi unjuk rasa ini dimulai sejak Februari lalu, sejak partai oposisi yang populer di kalangan anak muda, Future For- ward Party, dibubarkan. Namun aksi-aksi protes kemudian digelar secara khusus di kampus-kampus, bahkan sempat terhenti karena pandemi Covid-19.