Pengusaha Mengeluh Akibat Aturan Ketat Pemerintah: Mending Jual Senjata Api Enggak Capek daripada Jual Roti

Sebuah toko senjata di kawasan Bangkok, Thailand, kini berubah dan beralih menjual roti setelah aturan kepemilikan dan perdagangan senjata api diperketat oleh pemerintah setempat.

Toko Suchart and Friends Gun kini mengubah etalase yang sebelumnya dipenuhi pistol dan senapan menjadi tempat memajang roti.

Pemilik toko, Warintorn Boonyachai, mulai memanggang roti sekitar lima bulan lalu untuk mempertahankan pendapatan dan membayar gaji karyawan.

Keputusan itu diambil setelah toko senjata di Thailand dilarang mengimpor senjata api menyusul penembakan di sebuah pusat perbelanjaan Bangkok pada 2023.

Insiden tersebut menjadi salah satu dari sejumlah kasus penembakan massal di Thailand, termasuk penembakan di sekolah dan tempat penitipan anak. Rangkaian kejadian itu mendorong pemerintah memperketat aturan terkait senjata api.

Meski bisnis roti mulai dijalankan, Warintorn masih berharap pemerintah mencabut larangan impor senjata.

"Saya masih punya harapan, karena seperti yang saya bilang, mending jual senjata api enggak capek daripada jual roti," ujar Warintorn, yang juga mengelola sekolah membuat roti.

Namun, harapan pelaku usaha senjata semakin jauh dari kenyataan, tersebab usai penembakan terbaru yang melibatkan seorang pelaku berusia 14 tahun. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya delapan orang di sebuah rumah dan sekolah di luar Bangkok pada Agustus, sebelum pelaku mengakhiri hidupnya.

Setelah penembakan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengusulkan aturan baru untuk menangguhkan penerbitan izin pembelian dan kepemilikan senjata api baru.

Polisi juga diperintahkan menghentikan perpanjangan izin pembelian senjata. Kebijakan tersebut berpotensi semakin mempersempit ruang gerak penjual senjata sekaligus masyarakat yang ingin memperoleh senjata melalui jalur resmi.

Di kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan senjata api Bangkok, Ketua Asosiasi Pedagang Senjata Api Thailand Thititorn Bupparamanee menilai penangguhan izin bukan solusi untuk mengatasi kekerasan bersenjata, dilaporkan SCMP.

"Mereka tidak memperbaiki masalah di tempat yang tepat. Kalau benar, angka kejahatan pasti berkurang," katanya.

Thititorn khawatir pembatasan pembelian senjata secara legal justru mendorong sebagian masyarakat mencari senjata melalui pasar gelap.