RI Krisis Ekonomi, Sri Mulyani Pilih Kebijakan Cepat atau Tepat?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi beberapa pertanyaan kepada para mahasiswa yang menjadi finalis Lomba Debat Hebat APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan pertama dilontarkan kepada tim Eclat dari PKN STAN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertanya bagaimana cara menjalankan kebijakan dengan cepat, namun tetap akuntabel dan bisa dijalankan dengan baik untuk mengatasi dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Maksud dijalankan dengan baik adalah bisa terasa langsung oleh masyarakat.

"Pertanyaan kepada tim B bagaimana anda akan menyikapi pilihan yang sulit itu dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menjaga agar pilihan kebijakan anda bisa akuntabel dan ter-deliver dengan baik," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).

Baca Juga: Ini Senjata Sri Mulyani Berantas 'Tikus-tikus' di Kemenkeu

Menurut Sri Mulyani, dalam suasana krisis seperti saat ini diperlukan pengambilan kebijakan yang cepat. Namun, dalam pengembalian kebijakan ini pemerintah lagi-lagi dihadapkan beberapa pilihan sulit.

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk dengan cepat dalam mengeluarkan kebijakan. Namun, di saat yang sama, data yang terkumpul masih belum sempurna.

"Apakah harus melakukan langkah-langkah kebijakan secara cepat meskipun datanya tidak sempurna persiapan yang tidak matang," kata Sri Mulyani.

Sebagai salah satu contohnya adalah untuk anggaran kesehatan. Pemerintah menginginkan agar anggaran kesehatan ini bisa tersalurkan sesegera mungkin.

"Contohnya seperti kita menyampaikan untuk anggaran kesehatan segera membeli APD kita belum tahu harganya. Siapa yang menjual beli vaksin barangnya belum jadi membangun rumah sakit agar cepat bisa pasien yang melonjak jadi kecepatan menjadi sangat penting pada saat persiapan dan datanya mungkin tidak lengkap memberikan bantuan sosial datanya mungkin belum update," jelasnya.

Contoh lainnya adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi termasuk di dalamnya UMKM. Di sisi lain, dibutuhkan sesegera mungkin bantuan dicairkan namun pemerintah belum mendapatkan data yang update dan terperinci calon penerima.

"Namun, masyarakat butuh sekarang dibantu, membantu UMKM 60 juta lebih kita tidak punya data by name, by address, by location, karakteristik dari usahanya," kata Sri Mulyani.