Kredit Foto: Dok. Bea Cukai
Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak berubah. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keputusan tersebut memang berat bagi para pekerja apalagi di tengah pandemi. Kendati demikian, pemerintah harus mengambil keputusan jalan tengah agar perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.
Baca Juga: UMP 2021 Tak Naik, Menaker: Ini Jalan Tengah yang Harus Diambil
"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di situ sehingga tidak membuat, jangan sampai, salah satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam. Dalam hal ini, pekerja dapat kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau upah minimum salah satu hal," ujarnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Selasa (27/10/2020).
Meskipun begitu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mendorong agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Misalnya dengan memberikan berbagai macam bantuan sosial yang tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah telah memperpanjang berbagai bansos tersebut. Total yang telah digelontorkan untuk belanja bansos itu hingga akhir September 2020 sebesar Rp240 triliun.
Beberapa belanja bansos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH), sembako, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, diskon listrik, subsidi kuota internet, hingga bantuan internet siswa dan guru honorer.
"Pemerintah gunakan banyak sekali anggaran untuk bansos dalam rangka kompensasi dan bantu daya beli masyarakat," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum