Kinerja Ma'ruf Amin Dapat Sorotan, PKS Minta Jokowi Tingkatkan Peran Wapres

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyorot peran Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama satu tahun pertamanya. Menurutnya, Presiden Joko Widodo perlu meningkatkan perannya dalam pemerintahan.

"Agar Jokowi bisa lebih meningkatkan peran Kiai Ma'ruf Amin. Karena dia bukan cuma tokoh yang spesial di keumatan, tapi juga kapasitas dan integritasnya sayang apabila tidak dioptimalkan," ujar Mardani dalam rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO), Rabu (28/10).

Baca Juga: Kinerja Ma'ruf Amin Dikritik Kurang Optimal, Jokowi Dinilai Hanya One Man Show!

Ia menyayangkan kinerja pemerintah selama satu tahun belakangan, yang terkesan hanya mengandalkan Jokowi dalam setiap kebijakan. Hal ini nantinya dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kinerja presiden dan wakil presiden. "Sedih ketika kepuasan wapres turun jauh yang menyebabkan sayang dwi tunggal ini tidak optimal," ujar Mardani.

Dalam survei terbaru IPO, menunjukkan bahwa 51 persen responden tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Angka itu meningkat dibanding hasil survei pada Juli 2020, yang hanya sebesar 33,5 persen. 

Sedangkan, ketidakpuasan responden terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 67 persen. Meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya, yaitu sebesar 42,5 persen.

Mardani juga menyorot kinerja menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, perlu ada evaluasi dan perombakan terhadap menteri yang mendapatkan sorotan negatif selama satu tahun pertamanya. "Setahun lebih kinerja kementerian masih ada yang belum optimal, ke depan perlu dipertimbangkan resuffle kabinet. Kita harus promosikan orang-orang profesional," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Survei dari IPO menunjukkan, 60 persen responden ingin adanya perombakan atau reshuffle di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju untuk dilakukan hal tersebut.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi sosok yang paling diinginkan responden untuk diganti, yaitu sebesar 57 persen. Kemudian disusul Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, sebesar 55 persen.

Selain itu, ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebesar 47 persen dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebesar 44 persen. Terakhir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebesar 40 persen.