Pengamat: Pak Jokowi, Kilang LNG Badak Butuh Perhatian, Atau Mau Dijadikan Monumen?

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak hanya fokus mewujudkan kilang baru di Tanah Air.

Ia meminta Kepala Negara untuk dapat melihat nasib Kilang LNG Badak, di kalimantan Timur, karena demand gas dunia berpotensi mengancam kelangsungan hidup Kilang LNG Badak. Baca Juga: Inggris Diam-diam Kirim Tentaranya buat Jaga Kilang Minyak Saudi karena...

Terkait itu, ia juga menjelaskan Kilang LNG Badak merupakan kilang terbesar didunia yakni kilang LNG Badak, yang menghasilkan 22,5 juta metrik ton LNG pertahunnya, sejak dibangun Tahun 1974.

Menurutnya, kinerja kilang LNG Badak tergolong sangat efisien. Bahkan, tercatat, Kilang LNG badak hanya butuh biaya 0,35-0,5 Cen US$ per MMBTU dan hal ini telah diakui dunia paling efisien dengan harga jual 6 US$ per MMBTU didalam negeri. 

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan status PT Badak LNG dari non profit company menjadi perusahaan yang mengejar laba. Baca Juga: Dampak Pagebluk Covid-19, Kebutuhan Energi Anjlok 16% Selama 2020

“Di tengah gencarnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun kilang bbm baru di negeri ini maka nasib Kilang LNG Badak juga harus dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Rabu (9/12/2020).

Tambahnnya, “Utilisasi Kilang LNG Bontang sudah lama jauh dibawah kapasitasnya. Saat ini hanya sekitar 25% karena demand gas turun. Apalagi dengan telah beroperasinya Terminal LNG di Singapore yang lebih efisien ini sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan dan keberlangsungan Kilang LNG Badak.“ ujarnya.

Lanjutnya, ia mengatakn jika kilang ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah maka niscaya kilang LNG Badak hanya akan menjadi monumen saja.

Menurutnya, dengan status PT Badak LNG yang non profit company, hal ini akan menimbulkan maslah terkait hubungan kerja dengan pekerja dan tenaga kerja Out Sourcing yang ada di PT Badak LNG.

“Bagaimana sebuah perusahaan yang non profit bisa membayar pesangon kepada pekerjanya? Bukankah perusahaan non profit tidak mencatat laba dan logikanya tidak memiliki dana buat pesangon," katanya.

Sambung dia, pemerintah bisa saja memberlakukan pola Cost n Fee kepada PT Badak LNG dan juga membolehkannya untuk melakukan bisnis lain terkait LNG sehingga ini mampu menjaga keberlangsungan hidup kilang LNG itu .

“SKK migas pun perlu memberi perhatian dan dukungan lebih kepada Kilang LNG Badak milik negara ini," tukasnya.