Tanda-tanda Jokowi Masih Trauma Juliari

Ada hal menarik saat Presiden Jokowi meluncurkan program Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Jokowi mengulang-ulang ucapan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan ke masyarakat tidak dipotong. Sepertinya, Jokowi masih trauma dengan kasus pemotongan bansos yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Dalam peluncuran itu, Jokowi didampingi beberapa pejabat terkait. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Peluncuran dilakukan secara fisik dan virtual. Di Istana Negara, ada beberapa perwakilan masyarakat yang menerima bantuan langsung dari Jokowi. Sedangkan yang mengikuti acara secara virtual, menerima bantuan secara simbolis.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Mingkem Terus hingga Kini, Rupanya...

Di awal pidatonya, Jokowi menyapa Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako (PBS), dan Program Bantuan Sosial Tunai (PBST). Jokowi memberi kabar gembira ke mereka, bahwa penyaluran bansos akan dilanjutkan di tahun ini. Anggarannya tembus Rp 110 triliun.

"Di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai Se-Indonesia pada masyarakat penerima. Sekali lagi, untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai," ucap Jokowi.

Pengiriman bansos dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, PKH akan dilakukan dalam 4 tahap melalui bank milik negara. Kedua, PBS mulai disalurkan bulan ini sampai Desember 2021. Nilainya Rp 200 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan. Ketiga, PBST akan diberikan selama 4 bulan (Januari-April) dengan nilai Rp 300 ribu per KK per bulan.

Jokowi berharap, bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Selain itu, bantuan tunai ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional agar lebih baik lagi. Tentu dengan catatan, bantuan ini digunakan secara tepat. "Jangan digunakan untuk beli rokok," pesannya.

Setelah itu, Jokowi memberikan peringatan ke anak buahnya dalam melaksanakan penyalur bansos agar tidak ada potongan sedikit pun. Jokowi terlihat sangat serius. Intonasi bicaranya naik, dahinya mengernyit. "Ini juga saya ulang-ulang terus. Agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan," tegasnya.

Untuk masyarakat, Jokowi juga meminta menyebarkan informasi ini. “Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberitahu, tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat Kantor Pos," sambung Jokowi.

Jokowi juga meminta para gubernur di daerah ikut mengawal proses penyaluran bansos. "Agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi, diawasi. Tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," ucap Jokowi. 

Sementara, Tri Rismaharini menjelaskan soal detail penyaluran bansos. Pertama, bantuan ini akan disalurkan ke 10 juta keluarga dalam PKH dengan anggaran sekitar Rp 28,7 triliun. Nantinya, bansos akan diberikan setiap tiga bulan, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober.

Kedua, pemerintah melanjutkan Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga. Anggarannya cukup fantastis, sebesar Rp 45,12 triliun.

Ketiga, bantuan tunai dengan target penerima 10 juta keluarga. Bantuan ini mendapat alokasi anggaran Rp 12 triliun di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

Risma juga menjelaskan, bantuan tunai Rp 300 ribu per bulan per KK diberikan ke masyarakat kurang mampu di luar penerima PKH dan Kartu Sembako. Pemberian tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelian kebutuhan pokok atau keperluan lain yang bermanfaat menghadapi pandemi Covid-19.

Apa pesan di balik ucapan Jokowi soal tak ada potongan bansos yang diulang-ulang itu? Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Jokowi masih trauma dengan ulah nakal Juliari yang memotong bansos sembako Rp 10 ribu per paket.

Baca Juga: Risma Effect, Kolong Jembatan Usai Didatangi Berubah Drastis

Jokowi mengulang-ulang ucapan itu agar ulah nakal seperti yang dilakukan Juliari tidak terjadi lagi. "Presiden mau kirim pesan ke masyarakat bahwa perintah Presiden sebetulnya jelas, jangan dikorupsi. Kalau ada kasus korupsi, itu penyimpangan dari perintah Presiden," ulas Qodari saat dihubungi, tadi malam.

Menurut dia, bantuan tunai menjadi solusi yang menjanjikan. Selain mengurangi potensi korupsi, instrumen ini juga dianggap lebih baik untuk menggerakkan ekonomi. 

Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyatakan hal serupa. Dia menilai, pernyataan Jokowi yang diulang-ulang itu karena masih tidak menyangka dana bansos dikorupsi. Apalagi tersangkanya merupakan koleganya di PDIP.