Buntut Serang Moeldoko, AHY 'Telak Abis' Dibuat Bonyok-Bonyok Sama Seniornya...

Mantan Ketua Pengurus Pendiri Partai Demokrat Ahmad Yahya menegaskan bahwa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat cacat hukum.

Pasalnya, pada pelaksanaan kongres Partai Demokrat, Maret 2020, pengangkatan AHY tidak berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau AD/ART. Baca Juga: Ingatkan Jokowi, Bekas Kader Demokrat Unggah Foto Moeldoko dan SBY

“Kongres kemarin itu, tidak berdasarkan keputusan AD/ART partai Demokrat, terkesan dipaksakan, ini pemilihan cacat hukum,” ujarnya kepada wartawan di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Lanjutnya, ia mengatakan dalam kongres 2020 tahun lalu tersebut, tidak ada pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dan program partai. Baca Juga: Sikap Mencurigakan Moeldoko Respons Pernyataan AHY, Demokrat: Nerveous, Gugup, dan Ngomong 'Gua'

Lebih lanjut, sebelum resmi menjabat sebagai Ketum semua prosedur itu harus dipenuhi.

Bahjan, ia menyebut para kader dan pengurus DPC dan DPD itu mengaku kecewa dengan AHY. “Kita hanya menginginkan Demokrat itu berjaya seprti tahun 2004 sampai 2029 yang berhasil mengantarkan pak SBY menjadi RI I,” tegasnya.

Selain itu, ia juga membantah tudingan AHY terkait adanya pihak dari lingkaran Istana yang akan mengkudeta kepimpinannya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh AHY itu tidak benar adanya. “Kami sebagai mantan pengurus dan senior Demokrat, menyimak dan mengkaji keluuhan AHY, bahwa apa yang dia sampaikan kemarin itu tidak benar,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan ada gerakan politik tertentu untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional.

Ia menyatakan bahwa gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Kemudian, Politisi Partai Demokrat Andi Arief bicara terkait dalang kudeta Partai Demokrat. Ia pun menyebut nama dari lingkaran Istana yang juga orang dekat Presiden Jokowi.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat,” cuitnyanya.

“Jawaban saya KSP Moeldoko,” tegasnya.

Karena itu, AHY pun kemudian mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasinya kebenaran kudeta Partai Demokrat.

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” kata Andi Arief.