Perhatian, Begini Nasib Vaksin AstraZeneca di Belanda

Pihak berwenang Belanda terpaksa membatalkan sekitar 43 ribu jadwal vaksinasi. Kantor berita ANP melaporkan langkah ini diambil setelah pemerintah memutuskan menahan penggunaan vaksin virus corona dari AstraZeneca selama dua pekan kedepan.

Pada Minggu (14/3/2021) kemarin Belanda bergabung dalam daftar negara yang menahan vaksin AstraZeneca usai muncul laporan mengenai efek samping vaksin Covid-19 tersebut. Pemerintah Belanda mengatakan vaksin itu tidak akan digunakan sampai 29 Maret.

Baca Juga: 3 Negara Eropa Bareng-bareng Setop Pemakaian Vaksin AstraZeneca, Kenapa?

Pengumuman ini akan menunda program imunisasi Belanda yang telah memesan 12 juta dosis vaksin AstraZeneca. Pihak berwenang telah menjadwalkan sekitar 290 ribu vaksinasi dalam dua pekan kedepan.

Sebelumnya Irlandia mengambil keputusan yang sama setelah menerima laporan dari Denmark dan Norwegia mengenai efek samping yang serius.

Tiga orang petugas kesehatan Norwegia di rawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan, penggumpalan darah dan darah rendah usai disuntik vaksin AstraZeneca.

Menteri Kesehatan Belanda Hugo de Jonge mengatakan hingga saat ini tidak ada kasus serupa di Beladan. Ia menambahkan tidak ada bukti vaksin berhubungan langsung dengan laporan dari Norwegia dan Denmark.

"Kami tidak bisa membiarkan keraguan dalam vaksin, kami harus memastikan semuanya benar, jadi cukup bijaksana menahannya sementara untuk saat ini," kata De Jonge.

AstraZeneca mengatakan peninjauan keamanan vaksin menunjukkan tidak ada bukti vaksin Covid-19 mereka meningkatkan resiko penggumpalan darah.

Pekan lalu pemerintah Belanda mengatakan tidak ada alasan untuk menghentikan program vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca sebab tidak indikasi vaksin itu menyebabkan penggumpalan darah.

Namun De Jonge mengatakan keputusannya berdasarkan laporan terbaru yang akan diselidiki Badan Medis Eropa (EMA). Selain Denmark, Norwegia, Irlandia dan Belanda kini Islandia juga telah menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca.

Sementara Thailand menjadi negara pertama di luar Eropa yang mengambil langkah serupa.