Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sikap Keras Iran dan Amerika Memperumit Negosiasi buat Hidupkan Kesepakatan Nuklir

        Sikap Keras Iran dan Amerika Memperumit Negosiasi buat Hidupkan Kesepakatan Nuklir Kredit Foto: CNN
        Warta Ekonomi, Teheran -

        Ketua parlemen Iran mengatakan pada Minggu (27/6/2021) bahwa Teheran tidak akan pernah berbagi dengan pengawas nuklir PBB terkait rekaman aktivitas di beberapa situs nuklirnya. Ini bukti tanda retorika yang mengeras oleh Iran dan Amerika Serikat (AS) selama negosiasi yang berkepanjangan dan semakin tegang yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

        Komentar oleh ketua parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, muncul beberapa hari setelah berakhirnya perjanjian terpisah antara Teheran dan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, yang memungkinkan badan PBB untuk sementara memantau aktivitas nuklir Iran. Kesepakatan itu dicapai pada bulan Februari dan diperpanjang selama satu bulan di bulan Mei.

        Baca Juga: Rezim Bennett Dibuat Galau sama Kesepakatan Baru Nuklir Iran, Amerika Gimana?

        "Tidak ada yang diperpanjang," kata Ghalibaf dalam sesi parlemen pada Minggu (27/6/2021), dikutip dari Stars and Stripes, Senin (28/6/2021).

        “Tidak satu pun dari barang-barang yang tercatat di dalamnya akan pernah diserahkan ke badan tersebut dan berada dalam kepemilikan Republik Islam Iran,” tambahnya, merujuk pada IAEA.

        Berakhirnya perjanjian pemantauan telah menambah tekanan pada pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, yang disebut Perjanjian Pemantauan Komprehensif Bersama atau JCPOA.

        Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA tiga tahun lalu, dan sebagai tanggapan, Iran mulai meningkatkan kuantitas dan kualitas pengayaan uraniumnya di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian itu.

        Enam putaran negosiasi di Wina belum mencapai kesepakatan tentang kesepakatan yang ingin dipulihkan oleh pemerintahan Biden dan kepemimpinan Iran.

        Iran sedang mengupayakan pencabutan ratusan sanksi yang diberlakukan AS yang telah mencekik ekonominya. Pemerintahan Biden ingin Iran kembali mematuhi ketentuan kesepakatan nuklir dan mengadakan pembicaraan yang bertujuan membatasi dukungan Teheran untuk pasukan proksi di Timur Tengah serta pengembangan rudal balistiknya.

        Kemenangan bulan ini di Iran atas Ebrahim Raisi, seorang ulama garis keras yang menentang negosiasi dengan Amerika Serikat, telah menambah rasa urgensi atas pembicaraan tersebut. Raisi, yang menggantikan Presiden Hassan Rouhani, seorang moderat politik, akan menjabat pada Agustus.

        Dalam beberapa hari terakhir, baik Amerika Serikat dan Iran dengan tegas mengatakan bahwa pembicaraan tidak dapat dilanjutkan tanpa batas waktu.

        “Sudah cukup banyak negosiasi,” kata pemimpin negosiator nuklir Teheran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan komite keamanan nasional parlemen hari Minggu. “Sudah waktunya bagi negara-negara untuk membuat keputusan.”

        Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Jumat bahwa kegagalan Iran untuk mengizinkan perpanjangan perjanjian sementara IAEA adalah "keprihatinan serius" dan bahwa kekhawatiran AS telah "dikomunikasikan ke Iran."

        Kesepakatan pemantauan disepakati pada bulan Februari, pada saat Iran keluar dari bagian-bagian penting JCPOA dan mengatakan akan sangat membatasi inspeksi oleh IAEA.

        Para pejabat Iran merundingkan perpanjangan sementara beberapa tindakan inspeksi selama tiga bulan, yang memungkinkan apa yang disebut kepala IAEA Rafael Grossi sebagai “pemantauan dan verifikasi yang diperlukan.” Tetapi badan tersebut tidak akan lagi memiliki akses langsung ke rekaman dari kamera yang memantau situs nuklir Iran, yang akan diberikan kemudian.

        Perjanjian pemantauan diperpanjang selama sebulan pada akhir Mei, dan berakhir minggu lalu.

        Pada Jumat (25/6/2021), Kazem Gharibabadi, duta besar Iran untuk IAEA, menulis di Twitter bahwa perekaman data di situs nuklir “tidak boleh dianggap sebagai kewajiban” dan bukan sesuatu yang “menjadi hak IAEA.”

        Kebuntuan atas perjanjian sementara “perlu diselesaikan,” kata Blinken pada konferensi pers Paris dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada hari Jumat. Pada saat yang sama, katanya, peningkatan pengayaan uranium Iran, jauh melampaui batas-batas kesepakatan nuklir asli 2015, juga menjadi perhatian yang berkembang.

        “Jika Iran terus memutar sentrifugal yang semakin canggih pada tingkat yang lebih tinggi, jika mengejar aspek lain yang dilarang oleh JCPOA, akan ada titik, ya, di mana akan sangat sulit untuk kembali. . . dengan standar” yang ditetapkan oleh kesepakatan, kata Blinken.

        Tujuan dari perjanjian awal adalah untuk memperpanjang “waktu breakout” Iran, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk bahan bakar senjata nuklir. Meningkat menjadi satu tahun di bawah kesepakatan, sekarang telah dikurangi menjadi dua tiga bulan, tentang di mana saat JCPOA ditandatangani.

        Iran telah berulang kali mengatakan program nuklirnya dimaksudkan untuk tujuan pembangkit energi damai.

        Le Drian mengatakan negosiasi “sekarang memasuki masa-masa paling sulit,” membutuhkan “keputusan yang kuat dan berani atas nama otoritas Iran yang baru. Tapi sekarang adalah waktunya. . . tidak ada gunanya melanjutkan terlalu lama. ”

        Di antara pihak-pihak asli dalam perjanjian nuklir, Prancis, Jerman dan Inggris telah bertindak sebagai perantara bagi Amerika Serikat dan Iran selama pembicaraan, karena Teheran telah menolak untuk mengadakan negosiasi langsung dengan Washington. Rusia dan China juga merupakan penandatangan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: