Pandemi Lagi Mengamuk, Tokoh-Tokoh Kudatuli Ingatkan Para Menteri Jangan Khianati Jokowi

Para pelaku momen bersejarah tragedi berdarah peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan istilah "Kudatuli" memberikan peringatan kepada para pembantu Presiden Jokowi.

Para tokoh yang memberikan inspirasi gerakan reformasi itu meminta agar negara dalam situasi genting diombang-ambing rongrongan politik dalam dan luar negeri di masa pandemi Covid-19, untuk pemerintah diminta waspada.

"Hari ini, sejarah pengorbanan pelaku tragedi Kudatuli tepat 25 tahun. Kami memperingatkan keras agar perjuangan reformasi berdarah-darah yang diawali penyerangan kantor DPP PDI sebelum berganti nama PDI Perjuangan, oleh rezim otoriter Orde Baru, jangan sampai dihancurkan manuver-manuver dendam politik selama masa puncak pandemi Covid 19," tegas salah satu tokoh Kudatuli, Budi Mulyawan ;satu pelaku tragedi Kudatuli, Jakarta, Senin (27/6/2021).

"Lebih penting lagi, jangan sampai dihancurkan ulah pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang tidak amanah dan memanfaatkan darurat pandemi ini untuk kepentingan pragmatis personal atau kelompok," imbuh Budi yang penggagas berdirinya Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara). 

Budi Mulyawan mengingatkan, para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jilid 2 harus 'melek dan paham bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden kelima buah perjuangan reformasi yang diawali dengan tragedi berdarah Kudatuli dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi supremasi sipil di Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, tanggungjawab yang diemban jangan bertindak 'aji mumpung' atau fokus memanfaatkan peluang untuk kepentingan pragmatis mumpung duduk di kursi strategis sebagai pembantu presiden. Padahal, rakyat dan Negara dalam situasi genting dan darurat karena menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat rongrongan pandemi global.

"Indikasi ke arah itu sudah sangat terasa. Belakangan, para pembantu presiden seperti saling ingin aman sendiri, tidak fokus, konsentrasi pecah menghadapi tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Jokowi. Apalagi, kalau ada yang mengkhianati. Ini bahaya tidak hanya untuk Negara, tapi juga nasib rakyat. Keterlaluan, ini menciderai reformasi," tegas Budi Mulyawan.

"Kami sangat menyayangkan sampai ada kebijakan-kebijakan hingga membuat presiden terjebak blunder politik seperti kasus Rektor UI dan pembatalan vaksinasi berbayar, yang begini jangan sampai terus terulang," kritik pelaku tragedi Kudatuli yang juga Ketum DPN Kombatan, relawan militan Jokowi saat Capres.

Budi Mulyawan menilai, para pembantu Jokowi yang komitmennya lemah dan tidak memiliki kompetensi pada bidangnya, khususnya untuk penanganan pandemic Covid 19 itu kurang memahami dan menghargai pengorbanan kolektif sistem pemerintahan demokrasi sipil buah gerakan reformasi, yang sudah dapat "dipertahankan" mulai Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan saat ini sedang diwujudkan Presiden Jokowi.

"Jika terus dibiarkan akan membahayakan stablitas nasional. Jangan sampai ini jadi peluang besar dimanfaatkan musuh-musuh politik Jokowi dan bangkitnya kembali rezim otoriter. Jadi, kami berkewajiban mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya melakukan revitalisasi kabinetnya agar benar-benar tangguh menghadapi krisis multi yang semakin rawan situasi darurat dan genting," imbuh Budi Mulyawan, yang belum lama ini berkabung karena salah satu pelaku sejarah Kudatuli, Budi Djarot meninggal akibat terpapar Covid-19.

Lebih lanjut, Budi Mulyawan sangat mengapresiasi kebernasan dan kesigapan TNI dan Polri yang belakang semakin proaktif turun ke lapangan untuk mengoptimalkan gerakan vaksinasi di masyarakat, sebagai langkah darurat menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman virus yang mengancam jiwa.

"Kami menghargai kerja keras dan semangat TNI dan Polri yang belakangan 'all out' terjun langsung ke masyarakat untuk menghentikan penyebaran Covid 19 ini. Kasihan Presiden Jokowi kalau harus terus-terusan turun ke kampung dan pasar untuk memotivasi pembantunya agar tidak jadi begundal politik hingga mengorbankan marwah reformasi," kiritik Budi Mulyawan.