Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengonfirmasi agenda pengesahan tersebut. Ia menyebut rampungnya pembahasan RUU merupakan hasil kerja bersama untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan peradilan pidana.
"Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian
Dalam pembahasannya, Panja bersama anggota Komisi III DPR menyepakati 10 poin utama yang menjadi substansi RUU Perampasan Aset. Berikut rinciannya:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum
Pengaturan perampasan aset harus berlandaskan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaannya wajib tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset
RUU ini mengatur jenis tindak pidana serta kategori aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Cakupannya juga meliputi penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
3. Ancaman pidana tetap berlaku
Mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan pidana yang berlaku tetap dipertahankan, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur dan pembagian kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana
RUU ini mengatur tahapan perampasan aset tanpa putusan pidana secara terperinci, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan dalam setiap prosesnya. Tahapannya dimulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: