Ini Strategi yang Perlu Diterapkan BUMD untuk Tetap Produktif Kala Pandemi Covid-19

Kementerian Dalam Negeri menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai memerlukan titik maju. Dan hal itu mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain.

“BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian, dalam Webinar yang bertajuk ‘Membangun Kinerja dan Layanan BUMD Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid-19’ yang digelar oleh Majalah Top Business (MSI Group), di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Dia menambahkan, jika positioning BUMD, penting dilakukan. Ia pun mendorong para BUMD untuk gencar melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. “Perlu profesionalisme yang tinggi untuk hal tersebut. Dan adalah penting pula untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” kata pejabat Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Baca Juga: Bos BUMD Jadi Tersangka, Wakil Anies: Ya Harus Siap...

Presiden Institut Otonomi Daerah sekaligus Ahli Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menilai bila BUMD memiliki peran untuk meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat.“BUMD, seyogianya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,”

Menurutnya, beberapa masalah klasik BUMD adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.

Djohermansyah pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19.

Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik. “Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini. Inovasi pun, sudah tentu penting untuk dilakukan oleh BUMD,” tambahnya.

Ahli ilmu politik dari Institut Otonomi Daerah dan CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa pemda seyogianya memberi kebijakan yang memberi peluang bagi BUMD untuk lebih bergerak.

“BUMD itu, intinya bahwa potensi daerah dimaksimalkan oleh pemda. Perkembangan BUMD harus dimaksimalkan. Pada saat yang sama, aspek pelayanan publik oleh BUMD harus dioptimalkan. Serta jangan melupakan pentingnya inovasi,” kata Kristiadi.

Baca Juga: Rakernas ADPMET Kuatkan Posisi BUMD Gali Potensi Migas Daerah

Sementara itu, Bima Yudhistira, ekonom muda dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas. Ini adalah hal yang sangat penting. “Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.

Bank BUMD pun, Bima mengimbuhkan, punya peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.

Sebagai informasi, Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2021.“Webinar ini merupakan salah satu forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi BUMD di Indonesia,” papar Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2021, M. Lutfi Handayani.