Ramai-ramai Bela Anies Baswedan, Tujuh Fraksi Tolak Interpelasi

Tujuh fraksi di DPRD DKI menolak interpelasi Anies Baswedan. Usulan interpelasi yang digulirkan PDI Perjuangan dan PSI dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga ibu kota. 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi, menilai, hak interpelasi tidak perlu dikuti. "Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu," kata Desi di Jakarta, Jumat (27/8). 

Baca Juga: PDIP dan PSI Disebut Berlebihan, Anies Baswedan Mau Dikerjain Soal Ini...

Menurut dia, dewan di Kebon Sirih sebaiknya fokus terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. Tidak perlu sampai interpelasi. "Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," katanya. 

Hal senada ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani.Fraksinya menolak interpelasi. 

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui. Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," tegas Basri.

"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," tegas Basri Baco

Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas mengatakan, balap mobil Formula E harus berjalan agar tak ada kerugian daerah. "Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelesi ini tidak jelas. Kami menolak," tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI itu.

Hal positif gelaran Formula E ini, kata dia, akan menggerakan roda perekonomian Jakarta setelah dihantam pandemi Covid-19. Sebab, akan banyak turis mancanegara maupun lokal yang akan datang ke Jakarta.

Seperti diketahui, usulan hak interpelasi telah diteken oleh  33 anggota dewan yang berasal 25 dari PDIP dan dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI. 

Sedangkan, tujuh fraksi yang menolak di antaranya, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih mentahkan usulan PDIP dan PSI.