Pidato Jokowi Sudah Tepat, Sekarang Tunggu Pemerintah Wujudkan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus lalu, yang berencana mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi hijau.

"Saya menilai pidato Presiden Jokowi sudah tepat. Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi hijau untuk bisa tumbuh dengan lebih tinggi dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap)," kata Fabby dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/8/2021). Baca Juga: PAN Bongkar Bisikan Jokowi ke Zulkifli Hasan: 'Pak Zulhas, Nanti...'

Menurutnya, terkait pidato Jokowi menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis teknologi hijau disertai dengan transformasi menuju ke arah EBT dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan berdampak penting bagi akselerasi perekonomian. Baca Juga: Ketum Parpol Koalisi Puji-Puji Jokowi, Demokrat Singgung Pandemi Belum Usai

Fabby melanjutkan, perlu memisahkan pertumbuhan ekonomi (GDP) dan emisi gas rumah kaca, dan mempertahankan daya dukung lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa terwujud. "Untuk itu transformasi sistem energi sebuah keniscayaan karena energi adalah input untuk ekonomi. Dengan meningkatkan energi terbarukan maka ekonomi tumbuh lebih hijau," ucapnya.

Jelasnya, transisi energi tidak hanya menjadi sebuah wacana apabila strategi dan peta jalannya dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun selanjutnya.

"Saya kira pemerintah sudah punya intensi ke arah tersebut. Di waktu yang akan datang, intensi tersebut harus dinyatakan dalam rencana, kebijakan yang supportif, anggaran dan dukungan dari BUMN," ujarnya.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp134 triliun, naik 4,3% dibandingkan outlook subsidi energi pada 2021 sebesar Rp128,47 triliun. Fabby menilai alokasi anggaran tersebut belum mencerminkan transformasi energy seperti yang Jokowi sampaikan di depan anggota Dewan. 

"Perlu lebih banyak alokasi anggaran untuk mengakselarasi pembangunan energi baru dan energi terbarukan," ujarnya.

Menurut Fabby, APBN saat ini masih menitikberatkan pada upaya mengatasi krisis ekonomi dan dampak krisis Covid-19. Pemerintah cenderung hati-hati karena kondisi tahun depan tidak ada kepastian, sehingga anggaran menitikberatkan pada perlindungan sosial.

"Saya berharap bisa ada pembahasan lebih intensif di DPR terkait program dan anggaran menyelaraskan pemulihan ekonomi dan pembangunan rendah karbon, menjadi pemulihan ekonomi hijau," kata Fabby.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai pidato Jokowi mengenai RAPBN 2022 menggambarkan keseriusan pemerintah terhadap transformasi energi. Menurut Esti, pemerintah telah menyiapkan tujuh prioritas nasional tahun 2022, tiga di antaranya mendukung transformasi energi, yakni prioritas pertama, kelima dan keenam.

Prioritas pertama, adalah tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, di mana salah satu kegiatannya adalah percepatan transisi energi. Prioritas kelima tentang penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, adapun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah salah bentuk penguatan tersebut.

Prioritas keenam adalah pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi gas rumah kaca di sektor lahan, industri, dan energi.

"Dari paparan tersebut, dapat kita lihat penjabaran mengenai rencana transformasi pada pidato Presiden. Saya optimistis dan turut mendukung untuk keberlangsungan rencana jangka panjang Indonesia melakukan transformasi ke arah EBT," ucap Esti.

Selain itu, dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, fungsi ekonomi mendapatkan anggaran sebesar Rp 402,4 triliun atau 20.8% dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1938,4 triliun. Esti menyebut, anggaran ini merupakan kedua terbesar setelah Fungsi Pelayanan Umum dengan porsi 32%. 

Esti menjelaskan bahwa anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L), salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan fokus mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi.

"Data-data tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan langkah yang diambil oleh pemerintah mewujudkan transformasi energi, utamanya untuk rencana jangka pendek di tahun 2022," ungkapnya.

Tak hanya soal anggaran, lanjut Esti,  membangun kesadaran terhadap urgensi transformasi ekonomi hijau dan transisi energi adalah hal yang tidak kalah penting untuk bisa mengakselerasi transformasi energi. "Hal ini harus ada pada setiap warga negara Indonesia, baik pemangku kepentingan di pemerintahan maupun masyarakat umum," jelasnya.

Menurut Esti, dengan adanya kesadaran di berbagai lapisan masyarakat, pelaksanaan proyek-proyek transformasi ekonomi dan transisi energi mendapat dukungan dan terlaksana dengan baik. Esti mengakui bahwa fokus RAPBN 2022 belum pada ekonomi hijau, hal ini mengingat fokus utama pemerintah saat ini ada pada sektor kesehatan sebagai kelanjutan penangangan Covid-19.

"Hal tersebut tidak dapat dapat dipungkiri mengingat kondisi pandemi di Indonesia yang baru saja melewati gelombang kasus yang cukup tinggi," ucapnya.

Meskipun begitu, RAPBN juga difokuskan untuk penguatan agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Pengembangan SDM adalah salah satu kunci transisi energi mengingat teknologi EBT yang cenderung baru dibandingkan energi fosil, maka secara tidak langsung juga mendukung ekonomi hijau dan transisi energi.