Akselerasi Program Kendaraan Listrik, HK Bangun Stasiun Pengisian di Jalan Tol Trans Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Pengembang Infrastruktur dan Pengelola Jalan Tol ikut berupaya untuk berkontribusi dalam  penciptaan infrastruktur energi guna mendukung transisi kendaraan listrik.

Direktur Operasi I PT Hutama Karya (Persero), Novias Nurendra mengunngkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), turut berkerja sama dengan PLN dalam menyiapkan SPKLU di beberapa lokasi rest area JTTS, dimana sumber listrik SPKLU tersebut direncanakan bersumber dari PLTS yang dibangun disekitar JTTS. 

“Salah satu bentuk dukungan program percepatan transisi kendaraan listrik ini adalah dengan terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). JTTS dapat hadir menjadi jalan tol yang menawarkan potensi solar PV, yang pemanfaatannya bisa sangat mendukung sumber listrik utama untuk SPKLU, sebagai penunjang kendaraan listrik berbasis batera.”, terang Novias Nurendra, dalam acara HK Expert Talk, yang digelar secara virtual, Senin (30/8/2021). 

Baca Juga: Pionir Baterai Mobil Listrik Peringatkan Tesla Elon Musk untuk Waspada Terhadap Apple, Karena...

Pasalnya Novias menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan pembangunan pembangkit sebesar 11 GW/ tahun agar target pembangkit listrik terpasang pada tahun 2050 sebesar 443 GW berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional oleh Dewan Energi Nasional dapat tercapai. 

“Pembangkit listrik tersebut juga digunakan sebagai supply kendaraan listrik dan mendukung target pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD 25,000 pada tahun 2045. Dalam memenuhi pemenuhan energi/ supply listrik tersebut, dibutuhkan pembangkit yang dapat memberikan harga listrik kompetitif agar di masa depan tidak diperlukan subsidi sehingga memberatkan keuangan PLN,” tambahnya. 

Baca Juga: Pemerintah Genjot Kandungan Lokal di Produk Ketenagalistrikan

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi menyampaikan program rencana pemerintah dalam mewujudkan percepatan program ini. Berdasarkan PP No 55 Tahun 2019, pemerintah mendukung penuh penguasaan teknologi industri dan rancang bangun dengan harapan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor listrik. 

Program ini didukung pula oleh Kementerian Perhubungan, dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No 65 tahun 2020, tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar, menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. 

“Kebijakan ini diharapkan tak hanya dapat dijalankan dengan desentralisasi di Pemerintah Pusat, tetapi hingga ke daerah-daerah. Target implementasi akan dimulai di operasional tingkat pemerintahaan pusat maupun daerah, angkutan massal perkotaan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan target konversi sebesar 90% pada tahun 2030,” ucap Budi. 

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor berbasis listrik, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Yohannes Nangoi, memaparkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tantangan industri otomotif di Indonesia, yakni waktu pengisian daya yang singkat, daya jangkau jelajah yang jauh, dan harga yang terjangkau, mengingat daya beli terbesar masyarakat Indonesia masih di kisaran Rp250-300juta. 

“Selain tiga hal tersebut, program ini diharapkan seiring dengan pengadaan fasilitas penunjang, khususnya pembangunan infrastruktur fast charging di beberapa titik kota besar dan secara bertahap juga ke daerah, serta bengkel-bengkel bersertifikasi khusus untuk kendaraan bermotor berbasis listrik,” ungkap Yohannes. 

Baca Juga: Aplikasi Travel Berbasis Blockchain Viaje Indonesia Gandeng MBI Sediakan Motor Listrik di Bali

Perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang nantinya akan masif ini telah dipertimbangkan pula oleh PLN selaku penyedia daya listrik di Indonesia. PLN akan menerapkan tarif khusus, kompetitif, dan pemberian subsidi pada jangka waktu tertentu dalam mendukung program akselerasi ini. Perencanaan infrastruktur dan pembangunan pembangkit listrik akan terus dilakukan dalam 10-15 tahun ke depan. 

Seperti yang disampaikan pula oleh  Director of Commerce and Customer Management PT PLN (Persero), Bob Saril menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur ini dapat dilihat dari sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang diadakan oleh pihak PLN, maupun bekerja sama dengan pihak swasta dengan jumlah 140 unit di seluruh Indonesia, dan akan bertambah 168 unit pada tahun 2021. 

Baca Juga: PLN Tingkatkan Pemakaian Produk Dalam Negeri di Proyek Ketenagalistrikan

“Cadangan dan pasokan listrik yang besar dengan pembangkit listrik yang menggunakan renewable energy, membawa optimisme ke depan bahwa kebutuhan daya listrik sebagai pengisi baterai kendaraan bermotor di Indonesia akan tercukupi,” kata Bob.

Adapun, terkait dengan pemanasan global yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia, polusi udara adalah salah satu penyebabnya. Di pasar regional Asia, pangsa sepeda motor menjadi penyumbang polusi terbesar di sektor transportasi. 

“Inilah yang menjadi tantangan dalam mengatasi pemanasan global dengan mengembangkan industri kendaraan listrik. Transisi energi dan net zero emission menjadi tidak hanya target Indonesia di tahun 2060, tetapi juga seluruh dunia,” papar Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto.