Dua Tahun Jokowi Maruf, Demokrat Lantang: Indonesia Tak Pernah Sebebas di Era SBY

Partai Demokrat memberikan catatan terbesar bagi dua tahun pemerintahan Jokowi-Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk. 

Baca Juga: Demokrat Ngotot Capreskan Mas AHY: Bagusnya Presidential Threshold Dihapus

Dia menjelaskan hal itu bisa dilihat dari penilaian berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan lembaga survei  SMRC. 

"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara Free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Rabu (20/10) 

Alumnus Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu menyebutkan berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. 

"Demokrasi Indonesia masuk dalam kategori yang belum sempurna menurut laporan tersebut. Dari lima indikator, kebebasan sipil mendapatkan nilai terendah," jelasnya. 

Herzaky menegaskan pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaiki hal tersebut. 

"Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia," tegasnya. 

Dia juga menyebutkan dengan 82% parlemen yang dihuni oleh koalisi pemerintah membuat kebijakan apapun yang akan diambil dengan mudah bisa disetujui parlemen. 

Herzaky mencontohkan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. 

"Di parlemen, Demokrat menjadi satu-satunya kekuatan besar yang menolak secara frontal dengan walk out saat sidang paripurna yang berencana mengesahkan RUU Omnibus Law," tuturnya.

Dia juga menyinggung wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang sempat dihembuskan oleh beberapa pihak di media sosial. 

Menurut Herzaky, ada yang berupaya menggoda Presiden Jokowi untuk menguatkan kekuasaannya lewat amandemen Konstitusi. 

Namun, jelas Herzaky, sampai dengan saat ini, Presiden Joko Widodo tampak belum ada keseriusan mendorong wacana presiden tiga periode. 

"Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," jelasnya. 

Dia juga memberikan catatan terkait ruang bagi pihak berbeda pandangan dengan pemerintah yang menghadapi konsekuensi yang sangat serius. 

"Dari doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun, sampai ke upaya perampasan kepengurusan yang sah seperti yang dialami Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY," tutur Herzaky. 

Ketua Alumni UI itu juga menyebutkan ada upaya sangat serius untuk menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. 

"Ada abuse of power yang terjadi sangat nyata, tapi seakan pemerintah tak berdaya menghadapinya," pungkasnya. 

Dia berharap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bisa turun dari jabatannya pada tahun 2024 dengan meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik daripada situasi hari ini di tengah kepungan money politics, post-truth politics, dan identity politics. 

"Seperti yang berulang kali diingatkan oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," tukas Herzaky.