Tok! Myanmar Resmi Dilarang Hadir dalam KTT ASEAN 2021

Para pemimpin Asia Tenggara pada Selasa (26/10/2021) memulai pertemuan puncak tahunan ASEAN tanpa Myanmar di tengah kebuntuan diplomatik.

Melansir Associated Press, Selasa (26/10/2021), Myanmar melewatkan KTT ASEAN sebagai protes setelah blok regional itu menutup akses jenderal militer puncak mereka dari pertemuannya.

Baca Juga: Pakar Politik Regional Indonesia Ingatkan Kewajiban ASEAN Yaitu Lebih Berani

Penolakan kelompok tersebut untuk mengizinkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing mewakili Myanmar di KTT itu adalah teguran paling keras terhadap penguasa militer negara itu sejak para jenderal menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari.

Brunei, yang merupakan ketua blok 10 anggota tahun ini, mengundang diplomat veteran berpangkat tinggi Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan “non-politik” tetapi dia tidak menghadiri pertemuan itu, kata dua diplomat. Para diplomat meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Ketidakhadiran Myanmar di KTT itu menyusul penolakan para pemimpin militernya untuk mengizinkan utusan blok itu, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, untuk bertemu dengan Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya yang ditahan sejak pengambilalihan militer.

Para pemimpin ASEAN menyerukan segera diakhirinya kekerasan di Myanmar dalam pertemuan darurat pada bulan April dan menguraikan rencana dialog antara tokoh sipil dan militer yang akan dimediasi oleh utusan blok tersebut. Min Aung Hlaing dari Myanmar menghadiri pertemuan tersebut.

Para pemimpin ASEAN akan mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari China, Korea Selatan dan AS Selasa malam.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Myanmar berjanji pada Senin (25/10/2021) malam untuk menantang langkah ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menurunkan partisipasinya dalam KTT virtual tiga hari, yang diadakan melalui video karena masalah virus corona.

Kementerian mengatakan hanya akan menerima perwakilan dari jenderal tertinggi negara itu, yang mengepalai pemerintahan dan dewan militer yang berkuasa, atau perwakilan setingkat menteri.