Pakar Politik Regional Indonesia Ingatkan Kewajiban ASEAN Yaitu Lebih Berani

Pakar politik regional Indonesia mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN harus lebih berani bersikap terhadap situasi di Myanmar.

“Harus mengambil langkah lebih berani untuk menentang penggulingan non-demokratis terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Myanmar,” kata Alexander Arifianto dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Singapura.

Baca Juga: Myanmar Cemaskan ASEAN, Ini Langkah Berani Diplomat Malaysia yang Lantang Teriakkan...

Reformasi, kata Arifianto, diperlukan para pemimpin negara-negara itu dalam menyikapi junta militer.

“ASEAN perlu mereformasi proses pengambilan keputusannya,” tambahnya, dikutip laman Associated Press, Senin (25/10/2021).

Para pemimpin ASEAN menyepakati lima poin rencana kontinjensi dalam pertemuan darurat pada bulan April di Indonesia yang dihadiri oleh Min Aung Hlaing.

Mereka menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dimulainya dialog yang dimediasi oleh utusan khusus ASEAN, yang harus diizinkan untuk bertemu semua pihak.

Namun militer kemudian berulang kali menolak untuk mengizinkan utusan tersebut bertemu dengan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya dalam kebuntuan yang menguji blok regional.

ASEAN mengakui Myanmar pada tahun 1997 meskipun ada tentangan keras dari AS dan negara-negara Eropa, yang kemudian mengutip catatan junta militernya yang menekan demokrasi dan hak asasi manusia.

Anggota blok lainnya adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.