Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Demokrat Dukung JK Jadi Ketum PBNU, Herzaky: Itu Pendapat Pribdi Kader

        Soal Demokrat Dukung JK Jadi Ketum PBNU, Herzaky: Itu Pendapat Pribdi Kader Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengklarifikasi pernyataan jika Demokrat mendukung Jusuf Kalla sebagai calon Ketua Umum PBNU. Menurutnya, hal itu merupakan pendapat pribadi kader Demokrat, Syahrial Nasution.

        Herzaky menjelaskan, Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya. Jadi, dia menekankan, statement-nya bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat.

        Baca Juga: Golkar Siap Tampung Ganjar, Demokrat Tak Sudi: Kami Punya AHY

        "Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali. Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang," kata Herzaky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

        Selan itu, Partai Demokrat menegaskan, baik sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu, memiliki hubungan baik dengan NU. Baik ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, maupun ketika saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

        Bahkan, Herzaky menjelaskan, banyak dari kader Demokrat yang merupakan warga NU.

        "Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: