PN Cibinong sebut Eksekusi Rumah di Kota Wisata Sudah Sesuai Hukum

Pengadilan Negeri (PN) Cibinong melakukan pelaksanaaan eksekusi pengosongan dan penyerahan lanjutan atas 2 unit tanah berikut bangunan di Perumahan Kota Wisata Cluster Amsterdam I 11 No.31 dan No.32 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6021 dan No. 6022 pada Selasa, 30 November 2021.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Cibinong No.20/Pen.Pdt/Eks/2021/PN.Cbi Jo Risalah Lelang No. 341/32/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

Permohonan eksekusi diajukan oleh Hendricus Samodra selaku pemenang lelang berdasarkan risalah lelang No. 341/32/2021 tanggal 08 april 2021.

Sehingga, 2 unit tanah berikut bangunan ini beralih kepemilikannya kepada pemenang lelang yang sebelumnya dikuasai oleh pemilik lama yaitu Meridas Eka Yora dan istrinya Puti Draga Rangkuti yang juga merupakan  pemilik sekaligus Ketua Yayasan Fajar Hidayah, Kota Wisata, Bogor. 

Iman Hanafi SH., Juru Sita dari Pengadilan Negeri Cibinong yang memimpin proses eksekusi di Kluster Amsterdam, Kota Wisata, Gunung Puteri, Bogor, pada 30 November 2021 mengatakan, proses eksekusi telah berjalan lancar, meskipun sempat ada upaya menghalang-halangi prosesnya. 

“Eksekusi ini berdasarkan Risalah Lelang. Ini proses eksekusi yang kedua. Setelah upaya pertama gagal. Karena ada upaya pengerahan anak-anak. Selanjutnya barang-barang milik tergugat ditampung di tempat penampungan dibawah Polsek Cibinong,” ujar Iman Hanafi di lokasi (30/11/2021).

Lebih lanjut Iman Hanafi menjelaskan bahwa meskipun ada upaya hukum lainnya, atau gugatan perlawanan eksekusi di pengadilan, proses eksekusi telah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bogor, Yopie Gilalo, menyayangkan proses eksekusi ini melibatkan banyak anak-anak yang dikerahkan untuk melawan pelaksanaan eksekusi. Pihaknya menyayangkan proses eksekusi ini melibatkan anak-anak. Tapi semua sudah bisa diatasi dengan baik oleh Tim Eksekusi dari Pengadilan Negeri Cibinong. 

“Kami 4 orang komisioner dari KPAI Bogor turut memantau langsung proses eksekusi di lokasi. Secara umum lancar. Tidak ada kekerasan. Ada sekitar 25 anak laki-laki dan 20 perempuan. Selanjutnya kami merekomendasikan adanya trauma konseling bagi anak-anak ini," kata Yopie Gilalo, Ketua komisioner KPAI Kabupaten Bogor, di lokasi eksekusi (30/11).

Pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Tim Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong juga didampingi oleh lembaga dan instansi terkait, yakni perwakilan dari Kapolres Bogor, Komandan Sub Den Pom III/1-3, Camat Gunung Puteri, Koramil Gunung Puteri, Kepala Desa Ciangsana, Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Bogor, dan KPAD Bogor.

Dua unit tanah berikut bangunan tersebut sebagai pembayaran gugatan wanprestasi  yang dimenangkan oleh Abdul Syukur (Penggugat) melawan  Meridas Eka Yora, dan istrinya Puti Draga Rangkuti (Tergugat) yang juga merupakan  pemilik sekaligus Ketua Yayasan Fajar Hidayah, Kota Wisata, Bogor. 

Berdasarkan keputusan PN Cibinong  Nomor Perkara  151/Pdt.G/2017.PN Cbi, yang dikeluarkan pada Rabu, 27 September 2017, Dan telah dikeluarkan penetapan No. 36/Pen.Pdt/Lelang.Eks/2017/PN.Cbi. Jo. No. 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 16 Januari 2020, yang isinya bahwa rumah yang beralamat di kota Wisata Amsterdam I 11 No. 31,32,33, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor,  untuk  disita dan dilelang di muka umum, hasilnya untuk diserahkan guna  membayar pelunasan hutang ke Penggugat (Abdul syukur) sesuai Putusan pengadilan.

Kemudian Meridas Eka Yora dan istrinya Puti Draga Rangkuti (Tergugat) mengajukan Banding. Putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara 440/PDT/2018/PT BDG, yang dikeluarkan pada Kamis, 15 Nopember 2018, yg isinya menolak permohonan banding Tergugat.

Tergugat kemudian mengajukan Kasasi. Putusan kasasi yang dikeluarkan Pengadilan Kasasi Nomor Perkara 2145/K/Pdt/2019, yang dikeluarkan pada  Senin, 26 Agustus 2019, juga menolak permohonan kasasi tergugat.

Belum puas dengan keputusan Kasasi, pihak Tergugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali Nomor Perkara 584 PK/PDT/2020 pun menolak permohonan Peninjauan Kembali tergugat.

Dengan ditolaknya peninjauan kembali tersebut maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/Inkrah. 

Setelah peninjauan kembali ditolak, Tergugat kemudian mengajukan permohonan penundaan objek sengketa atau penundaan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Putusan PTUN Nomor Perkara 112/PLW/2019/PTUN.BDG, tanggal Kamis, 02 Januari 2020, dan hasil akhirnya pun menolak permohonan Tergugat. 

Dengan demikian seluruh proses hukum telah dilewati dalam perkara ini, dan keputusan pengadilan tingkat pertama di PN Cibinong tetap diakui dan harus dilaksanakan. Karena semua proses hukum telah dilalui, proses eksekusi pun kemudian dilaksanakan oleh tim Juru sita  PN Cibinong.