4 Fakta Kazakhstan yang Sedang memanas, Baca Poin Terakhir

Kondisi Kazakhstan yang sedang memanas oleh protes besar-besaran berujung rusuh dan memakan korban selama beberapa hari belakangan.

Pemerintah negara Asia Tengah itu  pun mengumumkan situasi darurat, dan meminta bantuan kepada sekutunya sesama negara bekas Uni Soviet.

Baca Juga: Turis yang Terjebak dalam Kekerasan Kazakhstan Beri Kesaksian: Kami Ingin Pergi...

Rusia pun bergerak, mengirimkan tentara terjun payung untuk turut mengamankan situasi. Sementara polisi di Almaty mengatakan mereka telah membunuh puluhan perusuh saat berjuang untuk memulihkan ketertiban.

Berikut adalah fakta dari Kazakhstan yang dirankum GenPI.co dari berbagai sumber:

1. Negeri Kaya

Kazakhstan adalah ekonomi terbesar di Asia Tengah, dengan kandungan hidrokarbon dan logam yang kaya.  Ini telah menarik ratusan miliar dolar dalam investasi asing sejak merdeka pada tahun 1991. 

Negara itu adalah produsen uranium yang digunakan sebagai  bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. 

Khazakstan juga adalah pengekspor minyak terbesar kesembilan di dunia, memproduksi sekitar 85,7 juta ton pada tahun 2021, dan produsen batu bara terbesar ke-10.

Negara itu juga merupakan penambang bitcoin terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. "Hashrate" Bitcoin - ukuran daya komputasi mesin yang terhubung ke jaringannya - turun lebih dari 10% pada hari Rabu setelah internet Kazakhstan dimatikan, menurut perusahaan penambangan crypto BTC.com.

2. Alasan rakyat mengamuk

Pemberontakan di Kazakhstan dimulai setelah pemerintah menghapus batas harga negara untuk butana dan propana. 

Ini sering disebut sebagai 'bahan bakar jalan untuk orang miskin' karena biayanya yang rendah.

Ribuan orang turun ke jalan di kota terbesar di negara itu Almaty dan di provinsi barat Mangystau, mengatakan kenaikan harga tidak adil mengingat cadangan energi Kazakhstan yang besar.

"Situasi yang paling sulit tetap di Almaty, di mana orang-orang bersenjata menyita dan menghancurkan sebagian sejumlah bangunan badan negara, organisasi keuangan, perusahaan televisi dan fasilitas perdagangan," kata kementerian dalam negeri Kazakhstan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Rusia.

Di provinsi barat, beberapa bagian jalan raya dan satu jalur kereta api telah diblokir, katanya.

"Patroli oleh regu polisi dan Garda Nasional telah diintensifkan di daerah, (dan) penghalang jalan telah dibuat," kata kementerian itu.

"Penjahat sedang diidentifikasi dan ditahan atau dihilangkan dalam hal perlawanan bersenjata terhadap tuntutan hukum untuk meletakkan senjata mereka."

3. HAM dan Kebebasan

Negara-negara Barat dan kelompok hak asasi telah lama mengkritik Kazakhstan karena sistem politiknya yang otoriter.

Negara ini intoleran terhadap perbedaan pendapat, pembatasan kebebasan media dan kurangnya pemilihan umum yang bebas dan adil.

Amnesty International mengatakan protes minggu ini adalah hasil dari "penindasan luas hak asasi manusia" oleh pihak berwenang dan menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan untuk penyelidikan pelanggaran negara di masa lalu.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah tanpa henti menganiaya perbedaan pendapat secara damai, membuat orang-orang Kazakstan dalam keadaan gelisah dan putus asa," kata Marie Struthers, Direktur Amnesty untuk Eropa Timur dan Asia Tengah.

4. Tujuan studi banding di Indonesia

Kazakhstan sempat menjadi polemik di Indonesia lantaran direncanakan menjadi tujuan studi yang dilakukan sejumlah anggota DPR dan Bappenas.

Adapun studi banding tersebut dilakukan untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota, agar bisa diterapkan di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal keberangkatan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) baru DPR RI ke Kazakhstan. 

Menurut Dasco keberangkatan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. 

"Terkait dengan keberangkatan anggota DPR ke luar negeri, yaitu ke Kazakhstan, yang pertama kami sampaikan itu adalah agenda pansus yang sama-sama disepakati dengan pemerintah," kata Dasco di DPR RI, Senin (3/1/2022).