Kemendagri: Gelar Lokakarya Guna Siapkan Future Leadership

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono membuka lokakarya sebagai persiapan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-KESPRO), 

Program ini merupakan Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI)-United Nations Population Fund (UNFPA) Siklus-10 (2021-2025). 

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Susun Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi

Sugeng mengatakan, Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

“Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus ke-10 memiliki ruang lingkup dalam program kesehatan seksual dan reproduksi, dengan output kesehatan reproduksi terintegrasi dan fokus area kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau sexual reproductive health and family planning,” ungkap Sugeng dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022).

Lanjutnya, pada 2021 Ditjen Bina Bangda sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan upaya advokasi dan pembangunan kemitraan dalam mendukung perencanaan terpadu, penganggaran, dan pemantauan program kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

Dalam hal ini, upayanya meliputi kesehatan ibu, keluarga berencana, HIV, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya. Sedangkan untuk daerah yang terpilih dalma pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Serang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lombok Timur. 

“Upaya advokasi ini menjadi kunci dalam upaya perluasan untuk memastikan Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” ujar dia. 

Menurutnya, bentuk prioritas program itu tercermin dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan disusunnya RAD (Rencana Aksi Daerah) hingga rencana pembiayaan, serta diterbitkannya regulasi yang mendukung pelaksanaan dan pembiayaan integrasi program dan kesehatan tersebut. 

“Untuk selanjutnya, materi kesehatan reproduksi terintegrasi diharapkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum orientasi dan pelatihan untuk bupati/wali kota terpilih, khususnya mengenai aspek pembiayaan, kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan,” jelas Sugeng. 

Untuk itu, melalui lokakarya ini, Sugeng berharap pihak-pihak yang terlibat mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kurikulum orientasi dan pelatihan (future leadership) bagi kepala daerah terpilih dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus-10 tentang PPT-KESPRO di tingkat kabupaten. 

Selain itu, melalui kegiatan ini pula diharapkan agar pedoman untuk lokakarya PPT-KESPRO di tingkat kabupaten dapat difinalkan. Berikutnya, perumusan rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya tim atau kelompok kerja kabupaten piloting juga perlu dimatangkan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi pemodelan program kesehatan reproduksi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di lima kabupaten tersebut, yang sesuai rencana dapat terlaksana pada tahun ini.