APBN Terbatas, Pemerintah Buka Peluang Swasta Investasi di Kepelabuhanan

Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur transportasi membuat pemerintah mencari skema pendanaan kreatif atau creative financing non-APBN.

Kementrian Perhubungan mengajak para investor ikut berpartisipasi dengan memberikan sejumlah kemudahan dan keuntungan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan sejumlah manfaat membangun pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan creative financing non-APBN salah satu manfaatnya adalah adanya akselerasi atau percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di tengah terbatasnya APBN.

"Kemudian masuknya investasi ke Indonesia dan juga semakin meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan di Indonesia. Jadi di sini peran pelaku atau badan usaha menjadi vital, turut serta membantu akselerasi pembangunan pelabuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan hanya mengandalkan APBN," Kata Budi di Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan keberadaan pelabuhan sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur termasuk pelabuhan yakni terbatasnya anggaran APBN.

Untuk itu pihaknya mendorong partisipasi swasta dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait pengelolaan pelabuhan.

Beberapa bentuk kerja sama di bidang kepelabuhanan yang dapat dilakukan antara lain konsesi, kerja sama bentuk lainnya (Kerja Sama Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerja Sama Operasi), serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Ke depan, skenario pengembangan pelabuhan dirancang agar prosentase investasi swasta baik nasional maupun asing, termasuk Pemda, melalui Badan Usaha Pelabuhan semakin besar dan pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan dukungan iklim investasi yang baik," pungkasnya.