Menhub Optimis Realisasi Anggaran Tahun 2023 Capai Hasil Maksimal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terus mendorong realisasi anggaran hingga akhir 2023 dan optimistis akan mencapai hasil maksimal atau meningkat dari tahun kemarin.

Seperti diketahui, pada tahun 2022, Kemenhub mencatatkan realisasi anggaran mencapai 98,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,41 triliun.

“Tahun lalu kami targetkan 97%, tapi kami mampu melebihi menjadi 98% dan menjadi salah satu kementerian yang tertinggi mencapai penyerapan. Jadi kontrak-kontrak sudah terlaksana, tinggal masalah pencairan saja,” ujar Menhub, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pemprov Papua Pegunungan Gunakan Anggaran secara Efisien

Per 6 November 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp24,76 triliun atau 68,63% dari total pagu anggaran sebesar Rp36,08 triliun. 

Rincian realisasi anggaran Kemenhub 2023 berdasarkan jenis belanja antara lain yaitu: belanja pegawai sebesar 92,8%, belanja barang sebesar 68,4%, serta belanja modal 63,4%.

Adapun realisasi anggaran per unit Eselon I yang sudah di atas 80% antara lain: Inspektorat Jenderal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta Sekretariat Jenderal.

Sementara, yang masih di bawah 80% yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP). 

Baca Juga: Isu Konektivitas Indonesia, Budi Arie: Anggaran Belum Sesuai

Sementara itu, per 6 November 2023, realisasi penerimaan negara mencapai Rp8,36 triliun atau 86,56% dari target pencapaian sebesar Rp9,66 triliun. Dengan rincian yaitu: realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,74 triliun dan realisasi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,61 triliun. 

Penghasil PNBP terbesar berasal dari layanan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Pelayanan Pendidikan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran, Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Kebandarudaraan, serta Jasa Transportasi Lainnya.