Pemerintah Klaim Varian Omicron di Luar Jawa-Bali Lebih Lambat

Pemerintah mengklaim kasus Covid 19 varian Omicron di luar Pulau Jawa-Bali bergerak lambat 13,9% dari kasus nasional yang terjadi di Pulau Jawa-Bali. Namun pemerintah melihat akan terjadi lonjakan di dua sampai tiga minggu kedepan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus harian dan kasus perawatan Rumah Sakit (RS) mengalami peningkatan di 10 provinsi dari 15 kabupaten kota di luar pulau jawa dan bali. Sekalipun kasusnya lebih tinggi dibandingkan varian Delta kemarin, namun perawatan relatif lebih rendah dan bertahap membaik dengan situasi lebih terkendali.

Baca Juga: Luhut: Tren Covid di DKI Sudah Lewati Puncak, Tidak Separah Delta

"Terkait Bed Occupancy Ratio (BOR) dan isolasi terpadu (isoter) masih relatif rendah yaitu 30,52%. BOR luar bali ini kurang dari 20% kecuali Sumatera Selatan 30%, Papua Barat 25%, Kalimantan Selatan 23%,dan Bengkulu 21%," kata Menko Airlangga dalam jumpa pers melalui daring di Jakarta, Senin (14/2/2022).

Dia juga mengatakan, seperti di Nusa Tenggara Barat (NT) kasus varian covid 19 saat ini telah melebihi kasus varian Delta yaitu 549 perharinya. Namun perawatan RS masih rendah yaitu 273 sedangkan saat varian Delta mencapai 820 perharinya.

Selain itu, untuk isolasi terpusat (isoter) juga masih terkendali yaitu 2,88%. Untuk itu pemerintah pusat meminta Pemda untuk mempersiapkan dua sampai tiga kali lipat jika terjadi lonjakan, yaitu 6009 sampai 9100 tempat tidur sebagai langkah mitigasi bencana di luar Jawa dan Bali.

"Capaian vaksinasi dosis pertama di tiga provinsi juga masih rendah yaitu di bawah 70% adalah Papua Barat , Papua, dan Maluku. Sedangkan dosis ke dua ada 10% daerah yang vaksinasinya dibawah 50% yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Selawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku dan Papua," terang dia.

Selain itu, lanjut dia, dari 386 kabupaten kota di luar pulau Jawa dan Bali maka yang menjadi PPKM level 1 menurun dari 164 kabupaten kota menjadi 63 kabupaten kota. Sedangkan level 2 dari 208 kabupaten kota menjadi 205 kabupaten kota. Sedangkan ppkm level 3 dari 314 kabupaten kota menjadi 118 kabupaten kota.