Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY Tak Perpanjang Masa Jabatan

Partai Demokrat heran dengan klaim dari Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP, mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Dalam survei internal kami para pemilih demokrat menghendaki 2024 ada Pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta, Sabtu (12/3).

Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Panjaitan itu benar, wacana penundan Pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti. Pasalnya, terang Andi, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden. 

"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah," kata dia.

Sebab, lanjut Andi Arief, soal pembatasan masa jabatan ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas patuh pada konstitusi.

Baca Juga: Rocky Gerung Tuding Sudah Ada Skenario Selanjutnya Demi Muluskan Tiga Periode, Kali ini...

Walaupun, tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi.  Ia mengungkapkan tahun 2013 tingkat kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74%.

"Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72%. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat.  Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? menurut survei kami ada. Tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," pungkasnya.