Saran NasDem Agar Masalah Minyak Goreng Selesai, Buka Keran Persaingan Pasar Sempurna

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago ikut menyoroti masalah minyak goreng yang berlarut-larut. Irma berharap, Pemerintah bisa menyelesaikan segera masalah ini. Sebab, masalah ini sudah membuat rakyat susah.

Dengan mengutip pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Irma melihat memang ada kartel dalam masalah minyak goreng ini. Kartel minyak goreng ini begitu kuat menancapkan kukunya sampai kerantai distribusi.

Baca Juga: Airlangga: Mafia Minyak Goreng Melawan Hukum Segera Tangkap

"Mendag mengatakan, praktik yang dilakukan para mafia tersebut antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, maupun mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," ucap Irma, dalam keterangan yang diterima RM.id, Jumat (18/3).

Irma melanjutkan, berdasarkan keterangan Mendag, ada juga mafia-mafia minyak goreng yang menyelundupkan minyak goreng konsumsi masyarakat ke industri-industri bahkan hingga ke luar negeri. Kondisi inilah yang membuat minyak goreng langka saat Pemerintah menetapkan HET Rp 14.000 per liter.

Anggota Komisi IX DPR ini menerangkan, produksi Crude Palm Oil (CPO) alias minyak sawit mentah Indonesia melimpah. Pasokan CPO untuk Domestic Market Obligation (DMO) disetor ke Pemerintah sebanyak 415 ribu ton. Padahal, pasokan migor ke pasar oleh industri minyak goreng dalam kondisi normal hanya mencapai 330 ribu ton per bulan. Dari ini, kata Irma, jelas ada mafia yang bermain sehingga minyak goreng langkah dan mahal.

"Untuk memperkuat posisi Pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng ini, tidak cukup hanya dengan menangkap satu atau dua orang mafia saja," ucap mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2014.

Irma melihat, persoalannya ada pada rantai distribusi yang melibatkan banyak orang yang sengaja dibuat tersendat oleh mafia. Tujuan mereka, mau menggoyang Mendag. Sebab, Mendag dianggap tidak mau berkompromi dengan para mafia itu.

"Tetapi, apa pun masalahnya, kelangkaan dan kekacauan distribusi minyak goreng ini tidak boleh semakin berlarut. Kasihan masyarakat. Kemarin dipaksa mengantre minyak goreng. Sekarang, harganya melonjak tinggi," imbuhnya.

Irma berharap, Pemerintah cekatan ketika harga CPO melonjak tajam. Agar tetap ada keseimbangan pasokan antara untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, perlu diskresi dan atau regulasi yang sama-sama menguntungkan. Sebab, para petani sawit juga harus didukung dengan harga yang baik.

"Lalu, mampukah Pemerintah menyelesaikan prilaku kartel minyak goreng yang selama ini mendikte harga pasar? Jawabannya adalah buka keran pasar persaingan sempurna, agar produsen minyak goreng tidak dikuasai kartel. Sehingga mereka tidak mampu lagi mendikte Pemerintah dan harga pasar minyak goreng," tutup Irma.