Pihak Lingkar Kekuasaannya 'Berisik' Soal Tunda Pemilu, Mungkinkah Presiden Jokowi Tidak Tahu?

Polemik akibat wacana yang dimunculkan para elit partai politik soal Pemilu 2024 diundur menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa waktu terakhir ini.

Bagaimana tidak, regulasi mengenai ketentuan penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pelaksanaannya harus dibenturkan oleh suara wacana ini.

Tiga tokoh parpol yang mengangkat hal ini adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Sebuah pertanyaan pun muncul, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar tidak tahu sama sekali terkait rencana wacana ini?

Baca Juga: Bakal Nikah dengan Adiknya Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Lebih Baik Segera Mundur dari Jabatannya!

Isu yang terus bergulir beberapa bulan ini layaknya bola salju yang bergulir. Kian hari makin nampak besar siapa saja yang bermain di belakangnya. Termasuk nama besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya data berdasar big data perihal jumlah netizen yang mendukung penundaan pemilu. Dari sini tak sedikit yang menganggap bahwa sangat terlihat bagaimana ada mobilisasi yang bisa dikatakan struktur oleh orang-orang di lingkar kekuasaan Jokowi.

Prof Dr Didik J Rachbini dalam pengantarnya di disuksi Diskusi LP3ES Twitter Space – Didik J Rachbini “Wacana Tunda Pemilu : Manipulasi Big Data?” menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui ‘Suara-suara” pihak di dekatnya yang menggaungkan penundaan pemilu.

“Sangat mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu (penundaan pemilu) dan mobilisasi tersebut,” Jelas Didik di diskusi tersebut, Senin (21/3/22).

Didik juga menyinggung soal data dari Big Data yang Luhut klaim sebagai bukti bahwa publik yang dikatakan 110 juta banyaknya mendukung penundaan pemilu. Menurut Didik itu sangat tidak berdasar setelah banyak ahli dunia digital membantahnya.

Jokowi sendiri memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya taat konstitusi. Namun pernyataan terbaru Jokowi soal tunda pemilu dan masa perpanjangan jabatan ini dianggap bisa menjadi celah untuk menyukseskan wacana tersebut.

Baca Juga: Masalah Minyak Goreng Belum Selesai, Pengamat Sentil Langkah Menterinya Jokowi, Sarankan Hal Ini

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi," ucap Jokowi beberapa waktu lalu.