Menparekraf Dorong 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Masuk di E-katalog LKPP

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong 17 subsektor di ekonomi kreatif masuk dalam e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal ini merupakan upaya pemerintah agar pencapaian produk dalam negeri buatan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dapat lebih meningkat.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa pembelian dan pemanfaatan PDN (produk dalam negeri) yang dilakukan melalui e-katalog dan toko daring berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,7%.

“Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa peran Kemenparekraf dalam program aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia telah dan akan terus mendorong dan memastikan para pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif, UMKM kreatif yang bergabung untuk masuk di Toko Daring dan e-katalog LKPP. E-katalog LKPP ini sebagai satu-satunya platform digital pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/3/2022). Baca Juga: Alhamdulillah, Sandiaga Uno Pastikan Ramadan Tahun Ini Masyarakat Bisa Tarawih Asalkan...

Menparekraf Sandiaga juga mengatakan, dari 17 subsektor ekraf ada tiga subsektor ekraf yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional yaitu kuliner, fesyen, dan kriya.

"Kuliner, fesyen, dan kriya menjadi subsektor penyumbang terbesar untuk PDB kita dengan kisaran 75 persen. Ekraf sendiri menyumbang lebih dari Rp1.100 triliun terhadap PDB Indonesia di tahun 2020. Dari segi pelaku usaha, sektor ekonomi kreatif mencapai 8 juta pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Produk Digital dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Muhammad Neil El Himam menambahkan, Kemenparekraf sendiri memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif dalamnya terdapat bentuk barang dan jasa. Untuk produk kreatif yang berbentuk barang seperti fesyen, kuliner, dan kriya cenderung mudah untuk proses pengadaan dari pembelian hingga pencatatan/pelaporan.

"Namun untuk yang bentuknya intangible product atau jasa seperti contohnya seni pertunjukan dan fotografi juga diharapkan bisa masuk e-katalog. Kami mohon dukungan dan kerja sama LKPP agar bidang jasa seperti misalnya fotografi ini bisa masuk e-katalog," ujarnya.

Menparekraf Targetkan 30 Juta UMKM Onboarding Digital Hingga 2023 Melalui Gernas BBI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau artisan onboarding di toko daring atau market place hingga 2023 melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"Sebanyak 5,5 juta tambahan UMKM atau artisan masuk ke dalam marketplace dengan total mencapai 17,2 juta di tahun 2021. Angka ini ditargetkan meningkat 57% menjadi 30 juta UKMM yang onboarding di tahun 2023,” katanya.

Menparekraf yang juga Ketua Harian Gernas BBI menjelaskan, pencapaian Gernas BBI ini berkat gerak bersama kolaborasi berbagai pihak mulai dari 29 kementerian dan lembaga, Pemda, BUMN, platform marketplace, hingga para top brand. Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Ungkap Kunci Menuju Tatanan Ekonomi Baru

Tercatat melalui program Stimulus BBI lanjut Sandiaga, seiring dengan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Oktober hingga Desember 2021, telah menghasilkan lebih dari 150 ribu transaksi penjualan terkait Program Gernas BBI.

"Catatan transaksi tersebut mengasilkan  total nilai sebesar Rp36 miliar. Salah satu fokus Gernas BBI kedepan yaitu pendampingan UMKM selama 3 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sebagai target utama," ujarnya.

Belajar dari pengalaman Gernas BBI 2020 dan 2021, selain pembelian oleh masyarakat umum, Sandiaga juga menyakini bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berkontribusi dalam meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri. 

"Untuk itu kegiatan Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gernas BBI oleh K/L, Pemda, dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun pada tahun ini. Kemarin telah tercatat Rp214 triliun," katanya.

Lanjut Menparekraf, semua pihak harus tetap saling memberikan semangat serta saling berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik menuju era ekonomi baru.

"Dukung terus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia! Buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi," katanya.

Menparekraf Yakin Business Matching Belanja Produk Lokal Bakal Percepat Kebangkitan Ekonomi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Salahuddin Uno, meyakini pelaksanaan kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri akan mempercepat kebangkitan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sandiaga mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang memberdayakan pengusaha-pengusaha dalam negeri, terutama sejumlah pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi memasarkan produk-produknya.

 "Kegiatan Business Matching ini melibatkan kurang lebih 1.000 orang perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri, serta pelaku UMKM," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga menjelaskan dalam kegiatan ini juga tersedia berbagai booth yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti booth konsultasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan booth konsultasi pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di mana, para pelaku UMKM yang hadir dalam acara ini bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait pengembangan usahanya ke depan.

Pada kesempatan ini, Sandiaga menyebutkan Kemenparekraf juga telah membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang juga menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Baca Juga: LKPP Diminta Menyederhanakan Sistem e-Katalog Bagi UMKM

"Tahun lalu, dalam tiga bulan di akhir 2021 ada lebih dari 150 ribu transaksi penjualan produk Bangga Buatan Indonesia dengan total nilai Rp36 miliar," katanya.

Dalam kegiatan ini, lanjut Sandiaga, Kemenparekraf berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri dengan total nilai Rp43,21 miliar. Mulai dari produk kendaraan, kesehatan, herbal, makanan dan minuman, laptop, furnitur, hingga alat tulis kantor.

"Mudah-mudahan ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya dan seperti tadi diumumkan Bapak Menkomarves ada Rp214 triliun yang sudah memiliki komitmen dan ini diharapkan kalau total Rp400 triliun tercapai maka akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4 persen dan lebih dari 1,9 juta lapangan kerja akan tercipta," kata Sandiaga.

Stop Impor, Pemerintah Komitmen Tingkan Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada belanja pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat menembus lebih dari Rp400 triliun pada Bulan Mei 2022 mendatang.

Presiden Jokowi menuturkan, saat ini belanja pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri baru terealisasi Rp214 triliun. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah dapat berkontribusi 1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.

"Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," ungkapnya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022) yang diterima dalam keterangan tertulis.

Dalam hal ini, Lanjut Jokowi, pemerintah berkomitmen meningkatkan belanja pengadaan  barang dan jasa kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan BUMN melalui penggunaan produk dari dalam negeri. Namun, saat ini pembelanjaan barang dan jasa dalam produk dalam negeri masih belum maksimal.

"Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat. Ini kalau digunakan enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40% saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ujar Presiden.

Dia mencontohkan, banyak produk yang dapat diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor. Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan traktor pertanian, ATK, dan lainnya.

"Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini, barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan," tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta, meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Saya minta segera dorong juga UKM daerah untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 produk UKM kita untuk dimasukkan ke e-katalog. Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka akan berproduksi, menambah kapasitas mereka," tuturnya.

Optimaliasi Belanja Lembaga Dorong Kualitas Usaha UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, serta BUMN akan mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.

Menurutnya, pihaknya akan lebih fokus di pendampingan dan kurasi produk UMKM agar produk mereka siap. Dari segi pembiayaan juga sudah tidak lagi menjadi persoalan untuk UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah yang besar.

"Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan KemenKopUKM," ujar Menteri Teten dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022). Baca Juga: Kemenkop-UKM Terus Perkuat Transformasi Digital UMKM agar Lebih Berdaya Saing

Menteri Teten menegaskan bahwa Pihaknya juga sudah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri. Dia pun menegaskan akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri.

"Kami sudah ada pembicaraan dengan mereka dan data di kementerian dan lembaga yang masih impor untuk diproduksi dalam negeri. Kami yakin hampir semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus untuk pertumbuhan UMKM. Bulan April 2022 nanti kami akan lakukan business matching di Gedung SMESCO Jakarta dengan Kemenparekraf untuk merealisasikan Rp200 triliun lagi," ucapnya.

Dalam hal ini, lanjut Menteri Teten, Presiden Jokowi juga mengingatkan, selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat melalui e-commerce juga menjadi perhatian. Dia pun mengingatkan untuk e-commerce cross border yang produknya masih impor harus segera diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut.

Pasalnya, konsumsi dari dalam negeri juga dikatakan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, komitmen dari e-commerce cross border juga diperlukan untuk mendongkrak belanja produk lokal.

"Sebelum pandemi kan 52% ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan e-commerce," pungkas Menteri Teten.