Cecar Pramono hingga Moeldoko di DPR, Mardani PKS Bilang Begini

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti juga adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Mardani mempertanyakan kepada pemerintah soal ada tidaknya anggaran yang dipakai untuk memodali isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden. 

Hal itu disampaikan Mardani dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) hingga Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4/2022). 

Baca Juga: APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Eh Partai Gelora Langsung Kasih Pesan Menohok

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani dalam rapat. 

Mardani mengatakan, terkait dengan isunya biarkan menjadi ranah para elit partai politik untuk bersikap. Namun menurutnya, soal ada atau tidaknya anggaran negara dipakai untuk memuluskan isu perpanjangan presiden 3 periode, pemerintah perlu memberikan jawaban. 

"Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode pak Jokowi," tuturnya. 

"Ini penting karena WhatApps-nya masuk terus nih mas Pram di sini, deklarasi di sini ada deklarasi. Saya yakin tidak ada kaitan dengan mitra utama kita di Komisi II," sambungnya. 

Baca Juga: Amien Rais Minta Masyarakat Jangan Percaya Pernyataan Jokowi, Siapa Sangka Pengamat Bilang Begini

Menjawab hal itu, Seskab Pramono Anung, mengatakan, tidak ada sama sekali anggaran untuk isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden juga menurutnya sudah memberikan jawaban atas isu perpanjangan masa jabatan 3 periode. 

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP mengenai hal ini sehingga demikian clear terhadap hal itu, Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," kata Pramono.