Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Media Asing Ramai Soroti Ricuhnya Demo Mahasiswa Indonesia yang Protes Penundaan Pemilu

        Media Asing Ramai Soroti Ricuhnya Demo Mahasiswa Indonesia yang Protes Penundaan Pemilu Kredit Foto: Ratih Widihastuti Ayu
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Protes massal yang digelar Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (11/4/2022) di depan Gedung DPR/MPR RI, ikut disorot media asing.

        Dalam liputannya, sejumlah surat kabar asing ramai memberitakan perkembangan aksi para mahasiswa, terutama ricuhnya situasi unjuk rasa yang ditanggapi polisi dengan gas air mata. 

        Baca Juga: Lantang Suara Mahasiswa: Pak Jokowi, Copot Menko dari Segala Menko, Luhut Binsar Pandjaitan!

        Media ternama dari Singapura, Channel News Asia (CNA) adalah salah satu yang memberitakan soal kerusuhan demo di depan gedung parlemen di Jakarta. Sambil menyertakan rekaman protes hingga beberapa foto penangkapan selama aksi, CNA melaporkan bagaimana aksi mahasiswa telah ditanggapi dengan upaya pembubaran dari polisi. 

        "Polisi Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air pada Senin (11 April) untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang memprotes harga minyak goreng yang tinggi dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang diperdebatkan."

        "Kerumunan demonstran terlihat melarikan diri dari tempat kejadian di luar gedung parlemen di ibu kota Jakarta, menurut seorang saksi mata Reuters, sementara Kompas TV mengatakan bahwa batu telah dilemparkan ke dalam kompleks tersebut (gedung parlemen)," tulis CNA, mengutip laporan Reuters.

        CNA mengatakan bahwa aksi di Jakarta hanyalah salah satu dari beberapa demonstrasi yang digelar pada Senin. CNA menyebut bahwa protes juga pecah di sejumlah wilayah lain di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan hingga Jawa Barat.

        Ratusan mahasiswa dengan mengenakan jaket neon telah berbaris menuju parlemen, mengeluh tentang kenaikan biaya barang dan prospek presiden yang melampaui batas dua masa jabatannya, kata CNA.

        Selain menggambarkan suasana demonstrasi, CNA juga terlihat mengungkap kasus seorang dosen terluka parah di tengah jalannya aksi. Mengutip keterangan Kapolda Jakarta, Fadil Imran, CNA mengatakan bahwa dosen tersebut telah dianiaya, diinjak-injak, hingga dipukuli oleh kelompok 'non-mahasiswa'.

        Tidak segera jelas alasan dan siapa kelompok yang dimaksud, tetapi menurut laporan itu, enam polisi yang mencoba membantu dosen, ikut terluka.

        Hampir sama dengan CNA, AFP juga melaporkan bagaimana unjuk rasa di depan gedung DPR berujung pada kerusuhan. Dikatakan pula bahwa aksi pada Senin pecah usai desas-desus beredar selama berminggu-minggu tentang potensi perubahan konstitusi negara.

        "Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa, menurut wartawan AFP di tempat kejadian."

        "Beberapa mahasiswa (juga) bentrok dengan polisi, yang menangkap puluhan orang untuk diinterogasi."

        "Pemilihan berikutnya di negara Asia Tenggara itu  berlangsung pada tahun 2024, dan Presiden Joko Widodo tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena Indonesia menempatkan batasan dua masa jabatan pada pemimpinnya."

        "Tetapi para menteri senior dan beberapa partai politik bulan lalu menyarankan pemilihan harus ditunda dan konstitusi diamandemen untuk memungkinkan presiden menjabat lebih dari dua periode," tulis AFP menjabarkan situasi hingga akar dari aksi pada Senin.

        Namun, sedikit berbeda dari CNA, AFP melaporkan jumlah massa yang lebih besar, yang berkumpul di depan gedung DPR pada Senin.

        Dikatakan bahwa pada hari ini, ada setidaknya sekitar 2 ribu mahasiswa yang memprotes di depan gedung parlemen. Indonesia telah menyaksikan demonstrasi serupa tumbuh di seluruh negeri dalam seminggu terakhir, tambah AFP.

        Menurut AFP, perdebatan tentang penundaan pemilihan dan perpanjangan masa jabatan presiden telah memanas sejak Maret. Ketegangan ini pun terjadi meski presiden sendiri berulangkali menegur soal saran penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan.

        Pada hari Minggu (10/4), kata AFP, Jokowi lagi-lagi mengulangi pendapatnya, mengatakan bahwa isu tersebut hanyalah 'spekulasi'.

        "Jadwal Pilpres dan Pilkada 2024 sudah disepakati. Semuanya sudah jelas. Jangan terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak penting,"kata Jokowi dalam cuitannya.

        Namun, para kritikus mengatakan keberatan Jokowi terhadap proposal penundaan pemilu datang terlambat, hanya memicu kehebohan, lapor AFP.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: