Modus Baru Pencucian Uang Marak, Jokowi Minta PPATK Lakukan Ini

Dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang makin masif, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan fundamental pencucian uang.

“Kita perlu terus-menerus melakukan terobosan. Secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,” kata Presiden saat menghadiri Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), kemarin.

Karena itu Presiden memerintahkan lembaga ini secepatnya melakukan transformasi. Misalnya meningkatkan layanan digital lewat pengembangan platform pelayanan baru maupun menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah ada.

“PPATK perlu mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, real-time, dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat,” Ucap Presiden.

Selain itu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai focal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Kasus Covid Kembali Meningkat, Pemerintah Imbau Warga Tak Liburan ke Luar Negeri

Hal tersebut lantaran tindak pidana tersebut telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.

“Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita. Dan, mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi, seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” pungkas Jokowi.