Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Optimalisasi Kebijakan SLIK, Regulator dan Pelaku Usaha Harus Berkolaborasi Erat

Optimalisasi Kebijakan SLIK, Regulator dan Pelaku Usaha Harus Berkolaborasi Erat Kredit Foto: Warta Ekonomi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Warta Ekonomi menggelar seminar bertajuk “Menjembatani Inklusi: Transformasi SLIK untuk Membuka Akses Pembiayaan dan Memperkuat Ekosistem Risiko” sebagai wadah kolaborasi antara regulator, pelaku industri, pengamat ekonomi, dan ekosistem pendukung pembiayaan dalam membahas transformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Seminar ini membahas optimalisasi kebijakan SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026, khususnya penghapusan tampilan pencatatan kredit dengan outstanding di bawah Rp1 juta dalam informasi debitur (iDeb). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta calon pembeli rumah tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kualitas manajemen risiko lembaga keuangan.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, mengatakan perubahan lanskap industri jasa keuangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berbagai kebijakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pelaku industri.

"Kehadiran Bapak dan Ibu mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam merespons perubahan lanskap industri jasa keuangan yang semakin dinamis," ujar Ihsan dalam seminar yang didukung oleh BRI, BTN, BRI Life, Bank Mandiri, Tugu Insurance dan Bank Muamalat tersebut.

Ia menambahkan, transformasi SLIK membutuhkan sinergi antara regulator dan pelaku industri agar perluasan akses pembiayaan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pengelolaan risiko. "Agar transformasi SLIK berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak, diperlukan kerja sama antara regulator dan pelaku industri," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Feriyanti Nalora, menjelaskan bahwa optimalisasi SLIK sejak 1 Juli 2026 dilakukan melalui dua kebijakan utama.

Pertama, percepatan kewajiban pelaporan kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja. Dengan mekanisme ini, status pelunasan debitur diharapkan dapat tercermin lebih cepat, yakni pada hari kerja keempat.

Kedua, penerapan ambang batas nominal kredit di atas Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK. Langkah tersebut bertujuan menjaga relevansi dan proporsionalitas informasi yang ditampilkan sehingga catatan kredit bernilai kecil tidak menjadi hambatan administratif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan.

"Kita perlu memandang SLIK sebagai infrastruktur yang memperkuat kepercayaan dan kualitas intermediasi, bukan sebagai penghalang akses pembiayaan," kata Feriyanti.

Berdasarkan data per September 2026, jumlah pelapor SLIK mencapai 1.998 lembaga dengan total 371 juta data rekening dan 264,3 juta debitur. Kendati cakupan informasi terus berkembang, OJK menegaskan bahwa iDeb SLIK bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing lembaga jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Dari perspektif industri properti, Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estat Indonesia (REI), Adri Istambul, mengungkapkan bahwa sekitar 80% transaksi pembelian rumah di Indonesia dilakukan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya catatan kredit dalam SLIK OJK.

Ia menyebut pengajuan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) kerap mengalami penolakan dengan kisaran 70%–80% akibat berbagai persoalan, termasuk catatan kredit debitur.

Menurut Adri, kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan tunggakan pinjaman daring (pinjol) bernilai kecil, tetapi juga dampak aktivitas judi daring. Selain itu, pemerintah perlu memiliki pendataan kebutuhan hunian yang lebih akurat agar program penyediaan rumah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Ini juga menjadi sebuah concern kita negara harus hadir, tidak hanya mengatakan bahwa oh ada kebutuhan rumah 15 juta. Ini harus by address, by name," ungkap Adri.

Ia menyambut positif kebijakan ambang batas kredit Rp1 juta dan percepatan pelaporan tiga hari kerja. Meski demikian, implementasi teknis di sektor perbankan serta mekanisme evaluasi terhadap penolakan kredit secara otomatis perlu terus diperhatikan.

"Kebijakan yang dilakukan oleh OJK dengan menghapuskan atau memutihkan yang memiliki utang sekian itu segeralah dilakukan, dievaluasi dan dilaksanakan," tegasnya.

Baca Juga: REI Keluhkan Ketatnya SLIK OJK, 80% Pengajuan SP3K Dikembalikan

Baca Juga: Laba Perusahaan Anak BRI Group Tumbuh 43,5% Secara Tahunan

Sementara itu, Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai karakter industri keuangan yang cenderung kaku masih menjadi tantangan bagi UMKM dan kelompok unbankable. 

Kelompok tersebut umumnya belum memiliki riwayat kredit formal atau masih mengandalkan transaksi tunai dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Menurutnya, SLIK perlu dilengkapi dengan pendekatan innovative credit scoring (ICS) berbasis data alternatif. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki rekam jejak kredit formal tetap mempunyai peluang untuk dinilai kelayakan pembiayaannya.

"SLIK itu dia bisa menjadi filter. Artinya memang orang yang secara sengaja memperburuk kol-nya, itu bisa dikeluarkan dari ekosistem ekonomi. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi credit scoring-nya untuk teman-teman yang unbankable," tutur Huda.

Ia juga mendorong pemanfaatan data dari perkembangan transaksi digital, seperti riwayat penggunaan QRIS, data telekomunikasi, hingga pembayaran listrik sebagai sumber informasi tambahan dalam penilaian kredit.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai dapat membantu mempercepat analisis kelayakan pembiayaan dan mendeteksi potensi kecurangan (fraud). Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus diiringi penguatan keamanan siber serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Melengkapi perspektif industri, CEO PT Melayani Sepenuh Hati (SiapKPR), Marine Novita, memaparkan dua tantangan utama yang kerap dihadapi calon debitur KPR, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Tantangan pertama adalah catatan kolektibilitas 5 yang dapat muncul akibat rendahnya literasi keuangan digital. Kondisi tersebut, misalnya, terjadi ketika seseorang mengganti nomor telepon tanpa menyadari bahwa identitas KTP masih tercatat dalam pinjaman digital sebelumnya. Persoalan juga dapat muncul ketika seseorang meminjamkan data KTP kepada kerabat yang kemudian mengalami gagal bayar.

Tantangan kedua berkaitan dengan pekerja sektor informal atau non-fixed income yang belum memiliki dokumentasi keuangan memadai. Padahal, kelompok pekerja tersebut mencakup hampir 60% dari total pekerja di Indonesia.

"Untuk saat ini kami tidak melihat hanya SLIK saja. Jadi ada beberapa data tambahan yang bahasanya sekarang alternative scoring," kata Marine.

Untuk membantu calon debitur menghadapi kendala tersebut, SiapKPR menjalankan edukasi dan pembinaan pengelolaan arus kas. Upaya ini dilakukan melalui pembiasaan pencatatan rekening koran, penggunaan QRIS, serta penyusunan laporan keuangan dan legalitas usaha minimal selama enam bulan.

SiapKPR juga memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses verifikasi dokumen sekaligus memperkaya penilaian profil risiko calon debitur.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dwi Aditya Putra