PKS Prihatin Ada Dirjen Jadi Kaki Tangan Mafia Migor, Mulyanto: Kita Tidak Menyangka

Anggota DPR RI sekaligus Fraksi PKS, Mulyanto, apresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan beberapa petinggi perusahaan minyak goreng (migor) sebagai tersangka.

Mulyanto menilai penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia migor yang selama ini meresahkan masyarakat. Ia berharap Kejagung dapat menindak semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. 

Baca Juga: Kasus Ekspor Minyak Goreng Bukti Gagalnya Pengawasan, Muhammad Lutfi Harus Lepas Jabatan Mendag!

"Miris kita membaca berita ini. Memang diitengarai sebelumnya, terjadi ekspor ilegal minyak goreng. Terbukti dengan kelangkaan dan harga yang masih di atas HET. Tapi kita tidak menyangka, kalau kasus ini melibatkan oknum selevel Dirjen. Sungguh disayangkan," tegas Mulyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (20/4/2022).

Ia menambahkan Pemerintah harus introspeksi dan segera membenahi masalah migor ini. Kasus ini membuktikan bahwa suatu kebijakan yang mandul ada sebab-sebab, salah-satunya adalah korupsi para pejabat pengambil kebijakan di belakangnya.

"Sulit kita mengharapkan munculnya kebijakan yang efektif kalau jajaran birokrasi sampai level tertinggi, yakni Dirjen, melakukan korupsi seperti ini. Ini kan amburadul, karena selevel Dirjen menjadi kaki tangan Mafia Migor. Karenanya, kalau memang terbukti, aparat hukum harus menindak tegas, agar menjadi pelajaran bagi para pejabat birokrasi lainnya," terang politisi PKS ini. 

Baca Juga: Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Ekspor Minyak Goreng, Gerindra: Mendag Lutfi Harus Mundur!

"Kasus ini harus dikembangkan dan dikejar terus. Jangan berhenti sebatas Komisaris sebagai oknum, tetapi juga sebagai lembaga alias korporasi, termasuk juga Menteri kalau terlibat," imbuhnya. 

Mulyanto menambahkan ini momen yang pas bagi Pemerintah menata bisnis migor. Selanjutnya kalau birokrasinya telah bersih, ke depan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali sistem intervensi Pemerintah untuk tata niaga minyak goreng kemasan. Pemerintah jangan menyerahkan soal migor ini ke mekanisme pasar dengan harga yang selangit.  

"Pemerintah harus hadir menata niaga minyak goreng kemasan ini agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau," pungkas Mulyanto.