Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kartel CPO dalam Waktu Dekat Mau Kudeta Jokowi, Maksudnya Begini...

        Kartel CPO dalam Waktu Dekat Mau Kudeta Jokowi, Maksudnya Begini... Kredit Foto: Antara/Syifa Yulinnas
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pendapatnya mengenai kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng.

        Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi tersebut akan mengganggu sistem perekonomian Indonesia.

        "Itu (kebijakan larangan ekspor) menganggu sistem perekonomian kita. Sesuatu yang drastis diputuskan, padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng dan atasi dengan kebijakan yang terukur,” ujarnya.

        Dilansir dari terkini.id, Minggu 24 April 2022, Rocky Gerung juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan membuat Jokowi dikudeta oleh oligarki-oligarki sawit. 

        “Mungkin dalam dua hari ini kartel CPO (kartel CPO dunia karena kaitan globalnya itu kuat sekali) sedang memutuskan mungkin ‘yaudah kita kudeta aja Pak Jokowi’, kudeta dalam tanda petik,” kata Rocky Gerung dikutip dari pikiranrakyat.com, Minggu 24 April 2022.

        Selain itu pemerintah juga tidak bisa memaksa pasar mengikuti kebijakan pelarangan ekspor. Kondisi pasar tidak bisa didikte oleh pemerintah. 

        "Dia (Jokowi) cuma ucapkan itu (larangan ekspor) sebagai keputusan dan pasar enggak bisa didikte oleh keputusan pemerintah,” kata Rocky Gerung. Lebih lanjut lagi kebijakan ala oligarki ini menurut Rocky Gerung akan membuat Indonesia tidak bisa mendapatkan pajak ekspor, rezeki dari komoditas. “Sangat mungkin juga ada yang sengaja membisikkan Pak Jokowi untuk hajar aja oligarki,” ujar Rocky Gerung. 

        Larangan untuk melakukan ekspor dibuat seolah-olah untuk menyogok emak-emak dan mahasiswa agar tidak kembali berdemo. Ia juga menyinggung bahwa larangan ekspor ini hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), sementara ekspor berkaitan dengan perjanjian internasional.

        “Jadi enggak ada kebijakan yang diukur berdasarkan keputusan masuk akal. Nah ini bahayanya, nanti sinyalnya hanya Presiden Jokowi sangat nasionalistik, ingin memproteksi industri,” tuturnya. 

        Sebagai informasi bahwa kebijakan ekspor termasuk dalam global economy bukan nasionalisme. Bahaya lain dari larangan ekspor adalah investor asing akan ogah untuk bekerja sama dengan Indonesia.

        “Enggak ada investor yang betul-betul menganggap Indonesia layak, semua cuma basa-basi,” imbuhnya dilansir dari pikiranrakyat.com, Minggu 24 April 2022.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: