Menparekraf Dorong UMKM Ekraf Masuk E-Katalog LKPP Tingkatkan Peluang Usaha

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong lebih banyak pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif (ekraf) bergabung ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan peluang usaha dan terwujudnya kebangkitan ekonomi.

Menparekraf Sandiaga Uno saat hadir di acara 'Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia', Senin (25/4/2022) di JCC Senayan, Jakarta, mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 1 juta pelaku UMKM masuk dalam e-katalog LKPP hingga akhir tahun 2022. 

Dari jumlah target tersebut, Menparekraf Sandiaga berharap banyak pelaku UMKM khususnya di sektor ekonomi kreatif dapat bergabung untuk dapat mengambil peluang yang ada. E-Katalog LKPP adalah aplikasi belanja daring yang disediakan LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Tandatangani Nota Kesepahaman, Kemenparekraf dan Huawei Akan Kolaborasi Percepat Pemulihan Ekonomi

"Akhir tahun ini kita targetkan sesuai dengan tadi yang dilaporkan, 1 juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog. Kita harapkan ini siap semua," kata Menparekraf Sandiaga di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022)

Tidak hanya untuk masuk dalam e-katalog nasional, pelaku UMKM ekraf juga diharapkan dapat bergabung ke e-katalog sektoral dan e-katalog daerah. 

"Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang tentunya kita akan mendorong melalui langkah afirmasi ini. Selain tiga sektor unggulan kita, yaitu kuliner, kriya, dan fesyen, tapi juga barang dan jasa lain seperti desain, aplikasi, game, dan beberapa subsektor lain yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh," ujar Sandiaga. 

Baca Juga: Kemenparekraf Dorong Desa Wisata Mandalika jadi Lokomotif Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Menparekraf, peluang bagi UMKM untuk meningkatkan peluang usaha melalui e-katalog LKPP memang sangat besar. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 telah mengamanatkan kementerian/lembaga mengalokasikan 40 persen dari pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Inpres Nomor 2 tahun 2022 yang secara khusus menginstruksikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN agar seluruh K/L, Pemda, dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian barang dalam negeri. Hal ini dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMKM dan koperasi. 

Pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp1.062,2 triliun dengan alokasi belanja untuk UMK dan Koperasi sebesar Rp424,88 triliun atau 40 persen dari potensi pembelian.

Menparekraf menjelaskan, melalui target dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional nasional sebesar 1,7 sampai 2 persen dengan jumlah lapangan kerja baru yang tercipta sebanyak 2 juta. 

Kemenparekraf dikatakannya berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat segera onboarding ke platform digital serta mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. 

"Langkah aksi afirmasi ini merupakan kolaborasi yang sangat kolosal melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah. Ini saatnya kita mengambil kita mengambil kesempatan sehingga produk-produk ekonomi kreatif kita menjadi pemicu kebangkitan ekonomi. Dan jangan lupa, ada 2 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif yang akan semakin berkualitas dengan tindakan afirmasi ini," ucapnya.

Baca Juga: Sandiaga Targetkan 30 Juta UMKM Masuk e-Katalog LKPP

'Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia' yang berlangsung kali ini merupakan bagian dari acara puncak 'Showcase dan Business Matching Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri'. Dalam acara ini juga dilakukan pameran yang diikuti 100 pelaku UMKM yang memiliki produk substitusi impor yang inovatif serta temu bisnis dari 10 kementerian/lembaga dan 10 pemerintah daerah secara offline dan online.

Dalam penyelenggaraan showcase dan business matching sebelumnya yang dilakukan di Bali tercatat transaksi sebesar Rp214,1 triliun. Dalam showcase dan business matching kali ini diharapkan dapat mencapai angka target transaksi Rp500 triliun. 

"Mari kita realisasikan komitmen-komitmen ini. Dari komitmen menjadi kontrak, harus jadi kontrak pengadaan barjas (barang dan jasa) pemerintah dan semua tercatat di e-kontrak LKPP. Dan ini Tentunya harapan kita mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional) mencapai 2 persen," kata Sandiaga. 

Baca Juga: LKPP Diminta Menyederhanakan Sistem e-Katalog Bagi UMKM

Di sisi lain, Menparekraf Sandiaga mengungkapkan, pihaknya juga terus berupaya agar 30 juta pelaku UMKM onboarding ke platform digital hingga tahun 2024 dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). 

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan pihaknya telah mempermudah pelaku UMKM masuk ke e-katalog LKPP dengan memangkas birokrasi atau tahapan yang ada. Baik untuk e-katalog nasional maupun lokal.  

"Seperti e-Katalog nasional dengan meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap, kini hanya dua tahap saja," kata Azwar Anas.