Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Puan Harus Bertanggung Jawab Soal Gorden, PDIP Langsung Bereaksi Keras

        Soal Puan Harus Bertanggung Jawab Soal Gorden, PDIP Langsung Bereaksi Keras Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dede Indra Permana Soediro menganggap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR Puan Maharani.

        Anggapan tersebut menyusul pernyataan Fahri yang meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR senilai Rp 43,5 miliar.

        "Pak Fahri pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, paham betul mekanisme penganggaran. Setiap AKD (alat kelengkapan dewan) bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar(Badan Anggaran)," ujar Anggota Komisi I DPR tersebut di Jakarta,Selasa (10/5).

        Baca Juga: Jokowi Temui Megawati, Puan Maharani Beberkan Isi Pertemuannya!

        Dia menambahkan lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR. Hal tersebut tak ada kaitannya dengan Ketua DPR.

        Menurut Dede, apa yang dilakukan Fahri Hamzah merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap Puan Maharani. "Mas Fahri tak boleh melakukan demikian, ini character assasination," kata politisi asal Semarang tersebut.

        Lebih lanjut Dede mengatakan, Ketua DPR sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit terkait proyek tersebut.

        "Mbak Puan selaku Ketua DPR sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit kebijakan gorden tersebut," tegasnya.

        Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar. Fahri meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.

        "Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri.

        Fahri menambahkan terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Boyke P. Siregar

        Bagikan Artikel: