Perlambatan Belanja Kementerian Dinilai Bikin Pertumbuhan Ekonomi RI Tak Maksimal

Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai sikap kementerian/lembaga (K/L) yang menahan pengeluaran belanja membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia belum maksimal.

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto berpendapat negara seharusnya bisa memperoleh pertumbuhan lebih dari 5% pada triwulan I/2022 bila melihat data penerimaan negara. Sebab, mengacu pada data Kementerian Keuangan yang dipaparkannya, pendapatan negara meningkat menjadi Rp501 triliun pada triwulan I/2022 dari yang sebelumnya sebesar Rp379,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumya.

Baca Juga: Ekonomi Berhasil Membaik, Pemerintah Diwanti-wanti Antisipasi 3 Tantangan Ini

Sementara itu, belanja pemerintah pada triwulan I/2022 tercatat hanya sebesar Rp490,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah pada triwulan I/2021 yang sebesar Rp523 triliun.

"Seandainya tren belanja mengikuti tren penerimaan, kemungkinan kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama lebih dari 5%," kata Eko dalam konferensi pers Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2022, Rabu (11/5).

Eko menyoroti 15 K/L yang mendapatkan pagu anggaran besar, tetapi memiliki catatan belanja yang lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Kementerian Pertahanan; Polri; Kementerian PUPR; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama, Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pertanian; Mahkamah Agung; BIN; dan Kejaksaan.

"Silakan ditanya kepada menterinya kenapa penyerapan mereka menjadi lebih rendah dari tahun lalu sehingga tidak terlalu mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Eko.

"Jadi, seolah-olah rasa pertumbuhan ekonomi triwulan I itu lebih karena ekospor dan konsumsi masyarakat, bukan dampak dari fiskal pemerintah," tandasnya.

Eko mengimbau pemerintah untuk segera merealisasikan belanja untuk mejaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harus dorong kualitas belanja pemerintah. Jangan sampai terus-menerus menumpuk di akhir tahun karena setiap kuartal 4 selalu paling tinggi konsumsi pemerintah," pungkas dia.