Idulfitri di Tengah Perang

Tahun ini, Idulfitri 1447 H/2026 M jatuh di tengah eskalasi konflik antara Iran melawan Israel-AS yang memicu penutupan Selat Hormuz. Di tengah ketegangan geopolitik tersebut, arus mudik diprediksi mencapai 1 juta orang atau sekitar 50,60 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Dari angka tersebut, sebenarnya, Kementerian Perhubungan mencatat potensi penurunan jumlah pemudik sebesar 1,75 persen dari hasil survei, atau merosot 6,55 persen dibandingkan realisasi mudik tahun 2025.

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama melemahnya daya beli masyarakat serta ketidakpastian ekonomi dan politik global. Kondisi sosial-ekonomi terlihat dari inflasi bulanan sebesar 2,38 persen pada Februari 2026, setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,09 persen pada Januari 2026 (BPS, 2026).

Faktor lainnya adalah nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.000 per dolar AS, melampaui asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500. Pelemahan ini turut mendorong lonjakan harga barang impor, termasuk bahan pangan, minyak, dan gas.

Meskipun pemerintah menjamin harga BBM tidak naik hingga Idulfitri dan stok aman, masih muncul pertanyaan mengenai kemungkinan kenaikan harga setelah Lebaran.

Subsidi energi dalam APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, elpiji, dan BBM. Jika harga minyak mentah dunia terus meningkat sementara harga eceran BBM dipertahankan, beban subsidi berpotensi membengkak. Harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan Indonesian Crude Price (ICP) sempat melonjak hingga USD119,5 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya berkisar USD70 per barel.

Dampak ekonomi dari perang diperkirakan berlangsung panjang, mengingat jalan damai antara kedua pihak masih menemui kebuntuan. Kondisi ini perlu diantisipasi secara cermat, khususnya pasca-Lebaran.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial, mengingat Selat Hormuz dikelilingi negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pupuk berbasis gas alam ini berkontribusi terhadap sekitar setengah pasokan pangan global.

Jika konflik Timur Tengah tak kunjung reda, lonjakan harga pangan dunia sulit dihindari. Pemerintah perlu segera mengantisipasi dan memitigasi gejolak yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, apalagi Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan gula.

Sebelum perang memanas pun, kondisi fiskal Indonesia sudah berat. Defisit anggaran diperkirakan melebar dan berisiko menembus batas 3 persen terhadap PDB. Peringkat utang Indonesia pun tertekan akibat memburuknya prospek fiskal. Pemerintah tidak punya banyak pilihan selain melakukan efisiensi APBN secara serius.

Baca Juga: Prabowo Subianto Menghimbau Menteri Tetap Gelar Open House Sederhana Demi Perputaran Ekonomi

Fokus belanja harus diarahkan pada pelayanan dasar masyarakat, sekaligus menekan pemborosan dan kebocoran. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan. Program kerja dari mana saja (work from anywhere) di lingkungan pemerintah juga perlu dioptimalkan.

Langkah pemotongan gaji dan tunjangan pejabat tinggi menjadi salah satu wujud nyata keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Alangkah baiknya jika kebijakan ini dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota DPR/DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Lembaga, serta Pejabat Eselon I dan II.

Selain menghemat anggaran, langkah ini juga dapat membangkitkan solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.