Politikus PDIP Nilai Luhut Tidak Tepat untuk Urus Migor, Jodi Mahardi: Lihat Saja Nanti Hasilnya

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, buka suara soal kritik politikus PDIP Deddy Sitorus yang mengomentari penunjukan Luhut untuk mengurus sengkarut minyak goreng.

Sebelumnya, Deddy menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Luhut untuk persoalan tersebut tidak tepat.

Baca Juga: Soroti Soal Luhut Urus Minyak Goreng, Netizen: LBP, Pejabat Lain Memble, Gak Dianggap Jokowi!

Menanggapi hal tersebut, Jodi mengimbau untuk mengikuti prosesnya sambil menunggu hasil dari keputusan itu.

"Kita tunggu sajalah bagaimana hasilnya. Ini kan masih berproses," ujar Jodi saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (24/5).

Selain itu, Jodi mengklaim seluruh pihak yang terlibat telah sepakat atas keputusan ini. "Semua instansi dan pihak yang terkait kompak kok, untuk kebaikan bersama," tutur dia.

Sementara itu, dari sisi Deddy Sitorus, dirinya menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah memiliki jabatan yang sangat banyak dengan tanggung jawab yang juga melimpah.

Terlebih, tugas ini pada dasarnya merupakan tugas Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Membebankan seluruh tugas pemerintahan hanya ke Luhut Binsar Pandjaitan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet, kata Deddy.

"Kesannya seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP," tandasnya.

Menunjukkan Luhut untuk mengurus kelangkaan migor di Indonesia diumumkan sendiri oleh Menko Marves saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5).

"Tiba-tiba Presiden [Jokowi] memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi, sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut.

Pada kesempatan terpisah, Jodi Mahardi menjelaskan lebih lanjut soal perintah tersebut. "Pak Menko Marves diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," jelas Jodi.

Baca Juga: Ngeri! Habis Tolak UAS, Kini Singapura Dihujani Ancaman Serius!

Menurut Jodi, Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.