Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soroti Soal Luhut Urus Minyak Goreng, Netizen: LBP, Pejabat Lain Memble, Gak Dianggap Jokowi!

Soroti Soal Luhut Urus Minyak Goreng, Netizen: LBP, Pejabat Lain Memble, Gak Dianggap Jokowi! Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu lewat akun Twitter pribadinya @Masinton unggah status yang menarik perhatian publik. Di statusnya tersebut, Masinton menyebut sosok yang tidak kredibel.

"Ha ha haaa.. Lu Lagi.. Lu Lagi. Makin gak kredibel," tulis Masinton disertai dengan emot senyum dan muka malu. Dalam unggahan tersebut, Masinton juga menyertakan tagar Minyak Goreng.

Baca Juga: Luhut Ditunjuk Lagi Jokowi Buat Urus Soal Minyak Goreng, PDIP: Makin Gak Kredibel!

Sontak saja unggahan dari Masinton ini pun menimbulkan pertanyaan dari publik. Mayoritas publik bertanya, siapa sosok yang disindir oleh Masinton?

"Sapa bang? LBP (Luhut Binsar Panjaitan) ? Dia putra terbaik bangsa saat ini. Gak ada yg bisa ngurus negara selain dia," tulis akun @mak***

"Di negeri ini pejabat yang punya kemampuan hanya satu, yaitu LBP, yang lain memble... Gak dianggap oleh jokowi," tambah akun @har***

"Kasihan banyak menteri yg sdh tdk di percaya lagi olh Presiden....shg harus menurunkan dia lagi utk urusan minyak goreng," timpal akun @rku***

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi mengutip dari Antara.

Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

Baca Juga: Sebut Ceramah UAS itu Radikal dan Punya Konsenkuensi Nyata, Singapura Beberkan Buktinya!

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," imbuh Jodi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: