Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Presiden Imbau Seluruh Kementerian/Lembaga Tidak Beli Barang Impor

        Presiden Imbau Seluruh Kementerian/Lembaga Tidak Beli Barang Impor Kredit Foto: Antara/BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemda untuk meningkatkan penggunaan produk lokal sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini Presiden sampaikan dalam acara Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta pada Selasa, 24 Mei 2022.

        Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

        Baca Juga: Jokowi Ajak Rakyat untuk Berhemat, Ada yang Nyindir: Setuju, Ayo Dimulai dari Tunda Pembangunan IKN!

        "APBN kita, APBD kita, dan anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju karena uangnya besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, plus (anggaran yang ada) BUMN. Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN-APBD dan anggaran yang ada di BUMN adalah uang rakyat, ya jangan (untuk) kita belikan barang-barang impor," ujar Presiden Joko Widodo, mengutip siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (27/5/2022).

        Presiden secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor. Selanjutnya, Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

        "Yang punya e-katalog lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simpel," tutur Presiden.

        Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-katalog lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

        "Nanti makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-katalog. Itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari," kata Presiden.

        Lebih lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

        "Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," tandas Presiden.

        "Sekali lagi kita harus memiliki perasaan yang sama, kepekaan yang sama, terhadap situasi yang sangat tidak mudah ini, dan ini akan ringan kalau kita gotong bersama-sama, kita angkat bersama-sama, dan kita harapkan betul-betul ini menetas dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan juga memengaruhi growth pada pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia," tutup Presiden.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Martyasari Rizky
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: