Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Masih Bisa Jadi King Maker, Pengamat Minta Jokowi Nggak Boleh Netral di Pilpres 2024, Simak!

        Masih Bisa Jadi King Maker, Pengamat Minta Jokowi Nggak Boleh Netral di Pilpres 2024, Simak! Kredit Foto: Antara/HO-Biro Pers Setpres
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai langkah Presiden Jokowi bisa memberi dampak besar pada Pilpres 2024.

        Hal itu disampaikan Adib merespons perintah Jokowi agar Sukarelawan Projo tidak buru-buru dalam menentukan pilihan politik pada 2024.

        “Secara komunikasi politik, Jokowi effect masih ada. Dia masih punya kartu As,” ujar Adib dilansir dari GenPI.co, Kamis (2/6).

        Adib meyakini Jokowi punya kekuatan dan kapasitas sebagai king maker.

        Adib pun menilai bahwa pesan yang disampaikan Jokowi kepada Projo menjadi sebuah isyarat penting.

        Baca Juga: Presiden Jokowi Nggak Tahu Ada Proses RUU Sisdiknas, Rocky Gerung: Kedunguan yang Paling Tinggi!

        “Ini pesan kepada sukarelawannya, secara politis dia akan memberikan dukungannya kepada satu sosok,” jelasnya.

        Adib menduga dukungan Jokowi akan diberikan pada capres yang akan diusung oleh PDIP.

        Hal itu kata Adib akan menjadi momentum untuk membuktikan kedekatan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

        “Banyak yang bilang hubungan Jokowi dengan Megawati renggang. Ini jadi momentum menghapus riak-riak yang terjadi di PDIP,” kata Adib.

        Baca Juga: BUMN Masih Ogah “Nolongin” Formula E, Analisis Rocky Gerung Nggak Main-main: Takut Anies Baswedan…

        Adib mengatakan, Jokowi tidak perlu netral pada Pilpres 2024 agar bisa menghapus polarisasi yang terjadi di masyarakat.

        “Jokowi jangan netral. Dia harus mendukung calon yang diusung PDIP,” jelasnya.

        Adib menambahkan, dukungan Jokowi kepada seorang capres sah-sah saja.

        Pasalnya, kata Adib, pilihan politik bersifat pribadi, bukan atas nama negara. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: