DPR Beri Restu Anggaran Tambahan Kementerian PPN Sebesar Rp400 Miliar, Simak Rinciannya!

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kahar Muzakir mengatakan bahwa pihaknya menyetujui usulan penambahan anggaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp400 miliar.

Penambahan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk program perencanaan pembangunan nasional dengan pagu indikatif Rp1.144 miliar. Sebelumnya, pagu indikatif dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2022 sebesar Rp761 miliar. Sementara, pada pagu indikatif 2023, untuk program dukungan manajemen, ditetapkan bahwa tidak ada penambahan anggaran yang berjumlah Rp731 miliar.

Baca Juga: DPR Berencana Bikin Pansus Investasi Telkomsel ke GoTo, Said Didu: Bagai Pisau Bermata Dua

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.892 miliar," kata Muzakir seperti yang dikutip Antara, Senin (13/6/2022).

Lebih lanjut, Muzakir berserta Komisi XI DPR RI meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan program pemerintah sejalan dengan reformasi struktural.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran 2023 akan digunakan untuk transformasi Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi itu dilakukan melalui penguatan peran clearing house guna menyelaraskan kegiatan antarkementerian, lembaga, dan daerah dengan sarana yang ditetapkan secara nasional.

"Dari yang semula Rp1.492 miliar menjadi Rp1.892 miliar untuk program perencanaan pembangunan dengan rincian kegiatan usulan tambahan yang beragam seperti Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dana lainnya," papar Suharso.

Suharso menjelaskan, rincian tambahan anggaran yang pihaknya usulkan antara lain untuk Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia sebesar Rp20 miliar; anggaran tambahan untuk Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Rp30 miliar; Pengendalian Pencapaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Proyek Infrastruktur Terpadu Prioritas Strategis, dan Janji Presiden Sektor Infrastruktur sebanyak Rp45 miliar; Perumusan Rencana Teknokratik Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 sebesar Rp40 miliar; hingga Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Rp25 miliar.

Melalui pemaparannya, Suharso akan memastikan spending better belanja di K/L pada 2023 yang ditunjukkan dengan efesiensi belanja nonprioritas. Dia juga memaparkan, belanja yang lebih produktif akan dilakukan untuk menghasilkan multiplier effect perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat.