Menteri PPPA: Memberdayakan Perempuan Adalah Tugas dan Kewajiban Bersama

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengemukakan bahwa memberdayakan perempuan adalah tugas dan kewajiban bersama. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi multipihak demi menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki, sebab kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat untuk perempuan semata, melainkan bagi seluruh sektor pembangunan dan ekonomi.

“Mengisi setengah dari populasi penduduk di dunia, perempuan adalah salah satu dari penggerak penting dalam pemulihan ekonomi dan stabilitas finansial jangka panjang. Karenanya, menajamkan potensi perempuan serta mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian inti dari strategi pemulihan nasional dan global pasca pandemi Covid-19,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Business20 (B20) Women in Business Action Council Side Event: Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in Global Economy, mengutip dari rilisnya (18/6/2022).

Menteri PPPA juga mengungkapkan bahwa dewasa kini, perempuan pelaku usaha masih menghadapi berbagai macam rintangan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, seperti kesulitan dalam mengakses keuangan, terpendam dalam pekerjaan domestik yang tiada habisnya, dan minimnya akses terhadap informasi, teknologi, dan literasi digital. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menciptakan tantangan lebih besar bagi perempuan. Tidak sedikit perempuan semakin jatuh terpuruk dalam kemiskinan, mengalami beban yang lebih besar dari sebelumnya, serta kian rentan menjadi korban kekerasan.

Baca Juga: Menteri PPPA: UU TPKS Berikan Perlindungan Lebih Bagi Penyandang Disabilitas

“Kendati berbagai macam tantangan yang di hadapi oleh perempuan, pemberdayaan perempuan secara ekonomi juga akan turut serta meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga maupun bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan luar biasa ini, saya mengajak berbagai macam kalangan untuk bekerja bersama menciptakan lingkungan yang dapat memberdayaan ekonomi perempuan,” kata Menteri PPPA.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kesetaraan gender di dalam berbagai macam aspek kehidupan, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menuntaskan isu-isu prioritas melalui 5 (lima) Arahan Presiden dimana “peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender” menjadi hulu dari 5 (lima) Arahan Presiden. Arahan Presiden tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan serta upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan”.

Lebih lanjut, strategi serta upaya pemerintah Indonesia dan KemenPPPA dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausaan yang berspektif gender pun turut disampaikan oleh Menteri PPPA, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan digitalisasi bisnis, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital bagi pengusaha perempuan dengan dukungan dari sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), meluncurkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, penyaluran kredit usaha rakyat dan program pendampingan bagi usaha mikro, mengembangkan program pembinaan khusus yang menyasar pada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha kecil dan mikro atau dikenal dengan program Mekaar, mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk pengarusutamaan hak-hak perempuan dan anak dari akar rumput.

“Kami berharap agar semakin banyak perempuan-perempuan yang berdaya secara ekonomi sehingga dapat turut memajukan perekonomian keluarga, lingkungan di sekitarnya, dan tentu saja bangsa. Kami juga sangat berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat memberikan wawasan serta mengingkatnya kesadaran akan pentingnya isu ini, adanya komitmen, kolaborasi, rekomendasi dan praktik baik, dan yang terpenting adalah mempromosikan tindakan kolektif untuk hasil terbaik bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara angggota G20, dan seluruh dunia,” tutur Menteri PPPA.

Sementara itu, Chair of B20 Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan strategi prioritas B20 dalam mendukung kesetaraan gender bagi perempuan pelaku bisnis, diantaranya mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang kolaboratif, inovatif, dan inklusif dengan fokus pada penguatan ketahanan bisnis yang dipimpin oleh perempuan, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung bagi pengusaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perempuan, mengembangkan kemampuan digital bagi pekerja perempuan, menciptakan kesempatan yang adil dalam partisipasi dan kepemimpinan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender di tempat kerja.

“Menjadi sebuah hal yang penting bagi kita untuk fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan dan mengurangi kesenjangan gender yang dirasakan oleh perempuan terutama di sektor ekonomi, mengingat pengusaha perempuan kian menjadi bagian instrinsik dalam menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,” ujar Shinta.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar kerja. Hal tersebut merupakan salah satu kontribusi terpenting dalam kesetaraan gender. Meskipun begitu, inklusi keuangan bagi perempuan masih rendah sehingga pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah menyadari bahwa perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan terutama dalam inklusi keuangan.

Baca Juga: RUU KIA Segera Disahkan, Menteri PPPA Apresiasi DPR Persiapkan Generasi Unggul

“Perempuan adalah salah satu kunci utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, kesetaraan finansial bagi perempuan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya sebagai kesempatan ekonomi untuk perempuan, tetapi juga diimplikasikan sebagai upaya pengurangan kemiskinan. Inklusi keuangan bagi perempuan dapat membukakan jalan keluar dari kemiskinan dan juga sebagai pendukung yang sangat penting dalam pembangunan nasional di Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut melalui virtual, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim yang menyampaikan apresiasi kepada B20 Women in Business Action Council atas terselenggaranya side event yang berdampak bagi kemajuan perempuan di Indonesia dan global.