Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Diungkap Pengamat! Diduga Jokowi dan Ganjar Pranowo Disindir Megawati

        Diungkap Pengamat! Diduga Jokowi dan Ganjar Pranowo Disindir Megawati Kredit Foto: Instagram/Megawati Soekarno Putri
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik Arman Salam mengatakan seharusnya ada dua figur yang introspeksi diri terhadap pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

        "Jadi ada dua figur yang semestinya mengoreksi diri dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, yakni Ganjar Pranowo dan Joko Widodo," kata Arman kepada GenPI.co, Rabu (22/6/2022).

        Baca Juga: Disebut-Sebut Bakal Jadi Capres PDIP, Eh Puan Maharani Langsung Bilang Begini

        Direktur Indonesian Presidential Studies (IPS) itu menjelaskan alasan kedua tokoh tersebut harus mengoreksi diri.

        "Pertama Ganjar yang dianggap bermanuver untuk meningkatkan elektabilitasnya," katanya.

        Kedua, Joko widodo yang juga dinilai intervensi atau mengkondisikan calon tertentu untuk maju sebagai capres.

        "Suka tidak suka, mau tidak mau, dua figur tersebut adalah kader PDIP dan harus tunduk oleh aturan partai," katanya.

        Dia menilai kata manuver itu bisa ditujukan pada pelakunya yang melakukan 'gerakan' untuk meningkatkan elektabilitasnya.

        "Bisa juga ditunjukkan kepada orang atau kelompok yang mengkondisikan calon tertentu yang belum tentu pilihan ketua umum," jelasnya.

        Sebelumnya, saat rakernas, Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpidato tentang manuver politik terkait pencalonan presiden dari partai PDIP.

        Dia menekankan kepada kader untuk tidak bermain dua kaki atau tiga kaki, bahkan Megawati mengancam kader dipecat jika bermanuver

        Megawati juga mengingatkan soal pencalonan adalah hak prerogatif yang diberikan oleh partai pada dirinya.

        Hal itu merupakan keputusan kongres partai PDI Perjuangan.

        Ketua umum PDIP tersebut juga menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial multipartai.

        Menurutnya tidak ada koalisi yang ada kerja sama.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Adrial Akbar

        Bagikan Artikel: