Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tanggapi Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar, Kamhar Demokrat Singgung Politik Identitas: Tidak Menyelesaikan Persoalan

        Tanggapi Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar, Kamhar Demokrat Singgung Politik Identitas: Tidak Menyelesaikan Persoalan Kredit Foto: Instagram/Kamhar Lakumani
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani punya pandangan berbeda soal duet pemersatu bangsa yang ditawarkan Partai NasDem pada Pilpres 2024. Kamhar menyoroti perlunya peningkatan derajat dan kualitas demokrasi demi menghentikan polarisasi politik. 

        "Semestinya itu diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," kata mantan aktivis HMI itu melalui layanan pesan, Selasa (28/6/2022).

        Baca Juga: Ada Wacana Duet Pemersatu Bangsa Ganjar-Anies, Djarot PDIP: Yang Mempersatukan Bangsa Bukan Orang

        Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggulirkan wacana duet Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk menghentikan polarisasi akibat Pemilu 2019. Sebab, Partai NasDem beranggapan Anies mewakili kubu agamis dan Ganjar merepresentasikan kalangan nasionalis sehingga keduanya perlu disatukan.

        Kamhar melanjutkan bahwa menduetkan Anies dan Ganjar sebagai capres dan cawapres hanya jalan pintas menghentikan polarisasi akibat pesta politik.

        Baca Juga: Duet Pemersatu Bangsa Anies dan Ganjar Dikritik PKB, NasDem Pasang Badan: Kami Siap dengan Semua Risiko

        Menurutnya, mewujudkan duet Anies dan Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini dihadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. 

        "Jadi, tidak menyelesaikan persoalan," tegas alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar itu.

        Selain peningkatan kualitas demokrasi, Kamhar menyinggung Presidential Treshold (PT) 20 persen yang perlu dihapus. Sebab, PT 20 persen menjadi akar munculnya permasalahan polarisasi.

        "Jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, ini (PT 20 persen) mesti ditinjau ulang," ujar dia.

        Baca Juga: Jangan Dipersempit Jadi Anies dan Ganjar, PDIP Gak Terima Mereka Disebut Duet Pemersatu Bangsa

        Kamhar mengatakan banyak putra dan putri terbaik bangsa bisa menjadi kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024 apabila tidak ada kebijakan PT 20 persen. Menurut dia, banyaknya kandidat akan memunculkan narasi politik beragam. Termasuk, pasangan capres dan cawapres fokus menawarkan program kerja ke konstituen. 

        "Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," ujar Kamhar.

        Baca Juga: Politik Identitas Bakal Makin Ekstrem Jelang Pilpres 2024, M Qodari: Anies Jaringan Timur Tengah, Prabowo Calon Kristen

        Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berjuang menghapus polarisasi, agar kepala negara bisa dikenang sejarah sebagai sosok yang mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia.

        "Masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," pungkas Kamhar. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: