Walau Tepat, Langkah Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo Belum Cukup, Polri Harus Lakukan Ini, Simak!

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) terus memantau perkembangan kasus kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pihaknya meminta Polri harus profesional dalam mengungkap kasus tersebut.

"Sesuai komitmen kapolri, kami berharap Polri berpegang teguh pada profesionalisme dengan menegaskan hukum tanpa pandang bulu, transparan, dan berkeadilan," kata Khairul Fahmi di Jakarta, Senin malam (18/7).

Baca Juga: Usai Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo, Polri Beri Kabar Baik Soal Kasus Kematian Brigadir J, Simak!

Dia menilai pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi bukan berarti memperlambat.

Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara serius, cermat, dan penuh kehati-hatian.

Data-data yang disampaikan oleh pihak keluarga menurutnya bisa menjadi informasi awal untuk mengembangkan penyelidikan.

Apabila ada ketidakpuasan dari pihak keluarga atas penyelidikan tersebut, katanya, maka bisa digunakan sebagai dasar untuk meminta penelitian forensik yang independen sebagai opini pembanding.

"Soal apakah Brigadir J dieksekusi? Itu spekulatif. Tanpa bukti dan keterangan yang cukup, hal itu hanya sebatas praduga dan tak bisa menjadi kesimpulan," ucap Khairul.

Baca Juga: Bukan di Rumah Irjen Ferdy Sambo? Keluarga Blak-blakan Ungkap Lokasi Pembunuhan Brigadir J, Simak!

Khairul berpendapat kendala terbesar penanganan kasus baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo itu adalah iktikat baik Polri.

Menurut dia, Polri juga perlu memahami bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya ketepatan dan kecermatan, tetapi juga kecepatan.

Dia menyebut jangan sampai anggapan bahwa Polri melakukan pengungkapan dan penanganan perkara karena adanya tekanan publik dan politik terus berulang.

Baca Juga: Waduh! Teka-teki Kematian Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo, 2 Barang Bukti Penting Ini Dihilangkan?!

Untuk memperbaiki situasi agar prasangka tidak meluas, meningkatkan ketidakpercayaan publik, dan memperburuk citra Polri, kata Khairul, maka perkembangan penyelidikan oleh timsus juga perlu diinformasikan secara berkala.

"Misalnya dengan mengumumkan penonaktifan Irjen Ferdy Sambo hari ini,"ujarnya.

Bagi Khairul, langkah penonaktifan Ferdy Sambo dari jabatan kadiv Propam Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu diapresiasi meskipun dinilai terlambat.

Selain itu, diperlukan langkah lanjutan agar keputusan itu tidak dianggap karena adanya tekanan publik dan politik, tetapi sesuatu yang bersifat pro justicia dan berdasarkan profesionalisme.

Khairul menyebut langkah lanjut bisa dilakukan dengan dengan membebastugaskan sejumlah pejabat dan perwira Polri lainnya untuk mendalami peran dan andil mereka.

Peran tersebut, terutama terkait kebijakan 'penundaan' pengungkapan peristiwa tewasnya Brigadir J sehingga memicu spekulasi dan reaksi negatif yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Misalnya (penonaktifan) sejumlah pejabat di jajaran Divisi Propam Polri hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan," ujar dia.

Khairul bahkan mendesak Polri memberikan klarifikasi terkait motif Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengunjungi Irjen Ferdy Sambo yang pada saat kejadian belum jelas duduk perkaranya.

Baca Juga: Diduga Korban Brigadir J, Istri Ferdy Sambo Minta Perlindungan, LPSK Buka-bukaan, Simak!

"Mengingat Irjen Sambo adalah salah satu pihak terkait dalam kasus tewasnya Brigadir J yang belum jelas duduk perkaranya dan telah menjadi atensi publik," kata Khairul.